Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sudah Ada 859 Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus Keciduk Satpol PP

MURIANEWS, Kudus – Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Kudus hampir sepekan dijalankan di Kota Kretek. Terhitung sejak 1 September lalu, razia mulai digalakkan.

Dalam kurun waktu tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus sudah menindak sebanyak 859 pelanggar. Mereka ada yang hanya ditegur, dikenai sanksi berupa denda atau sanksi sosial.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah merincikan, sampai saat ini Satpol PP Kudus masih banyak melakukan teguran lisan. Yang tercatat sebanyak 488 orang ditegur.

Sementara untuk teguran tertulis, lanjut dia, ada sebanyak 33 orang.  “Kami tegur terlebih dahulu, jika nekat maka akan kami tindak,” kata Djati Senin (7/9/2020).

Kemudian untuk masyarakat yang menjalankan sanksi sosial, Djati merinci ada sebanyak 197 orang. Sementara untuk sanksi denda , ada sebanyak 141 orang. “Sehingga totalnya ada sebanyak 859 orang,” rincinya.

Djati pun memastikan akan bersifat tegas dan tak pandang bulu dalam melakukan penegakan aturan tentang protokol kesehatan tersebut.

Baca: Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus Mulai Rp 50 Ribu Hingga Rp 5 Juta

Para anggotanya juga telah diwanti-wanti untuk terus memberikan contoh yang baik pada semua kalangan. Mengingat sebagai penegak perda, akan sangat tidak etis apabila perbup tersebut tidak dilaksanakan sendiri. “Jangan sampai melanggar sendiri, jangan sampai ini terjadi,” terangnya.

Pihaknya juga akan terus melakukan penindakan sampai tingkat kepatuhan akan protokol kesehatan semakin meningkat. Karena tujuan dari penindakan agar membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Begitu juga dengan denda administratif atau denda. Djati mengatakan sanksi tersebut adalah yang paling akhir diterapkan. Sanksi pertama yang akan diterapkan adalah sanksi sosial.

“Karena memang kami mencari yang sifatnya mendidik, tidak ada target-targetan jumlah sanksi,” jelas dia.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...