Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pengamat di Kudus Nilai RUU Cipta Kerja Bisa Kurangi Hambatan UMKM

MURIANEWS, Kudus – Pemerhati sekaligus dosen ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK) Kudus Mamik Indriyani menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bisa mengakomodir semua kepentingan UMKM.

Hal tersebut ia utarakan ketika menjadi narasumber di webinar bertajuk ‘Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi, Selasa (1/9/2020).

Mamik pun menilai, regulasi daerah, kerap kali menjadi penghambat bagi UMKM dan koperasi. Menurutnya, harus ada terobosan yang bisa menghilangkan hambatan-hambatan regulasi tersebut.

“Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan tentunya akan membawa perubahan,” katanya.

Mamik menyebut, di era globalisasi seperti sekarang ini, negara tidak boleh menghambat masuknya investasi. Sebab, katanya, jika investasi terhambat akan berdampak besar terhadap perkembangan usaha baik kecil, menengah, sampai besar.

“Negara tidak boleh kaku, harus lentur dan adaptif menghadapi dunia kerja. Makanya harus ada penghilangan regulasi-regulasi yang menghambat,” jelas Mamik.

Sementara Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Samsul Arifin yang juga menjadi narasumber, melihat ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan.

“Lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif, daya saing pekerja kita akan relatif lebih rendah, jumlah penduduk yang menganggur juga akan sangat banyak, dan Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap,” kata Samsul.

Menurutbya ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada tahun 2045 dan ini harus dilakukan dengan langkah-langkah kecil yang strategis. Regulasi dan perizinan harus diharmonisasi.

Investasi yang berkualitas juga harus diciptakan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Ini harus dicapai pada tahun 2024. Kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi ke depannya,” jelas dia.

Sampai saat ini, pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan mengenai beleid RUU Cipta Kerja.

Berbagai masukkan dari elemen-elemen seperti serikat pekerja dan pengusaha juga coba terus diakomodasi agar RUU ini bisa segera disahkan dan efeknya bisa terasa segera setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...