Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Disiapkan Rompi Hukuman Hingga Surat Tilang untuk Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus

MURIANEWS, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus mulai menyiapkan segela kelengkapan untuk menerapkan dan menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Di antaranya surat tilang untuk berita acara jika ada warga ataupun badan usaha yang melanggar protokol kesehatan 4M.  Selain itu juga disiapkan rompi penanda seseorang tengah dihukum karena melanggar protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, 4M sendiri adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Kami tengah siapkan kelengkapan-kelengkapannya, supaya tertata dan bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Djati, Rabu (26/8/2020) siang.

Lebih rinci, Djati mengatakan jika dalam surat tilang nanti akan dijelaskan jenis pelanggaran beserta sanksi yang akan diterapkan. Jenis pelanggaran, lanjut Djati, akan disertai pasal yang ada di Perbub tersebut. “Sehingga jelas dan tidak setengah-setengah,” ujarnya.

Sementara untuk rompi, pihaknya akan menyiapkan setidaknya 30 set rompi lengkap dengan tulisan pelanggar protokol kesehatan. “Untuk warna dan tulisannya nanti akan kami rumuskan lagi,” lanjutnya.

Penganggarannya sendiri, akan diambilkan melalui Dana Tak Terduga (TT). Penganggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendirikan pos pantau di sejumlah titik keramaian.

“Untuk mengawasi yang di perkotaan, sementara untuk ke pelosok, kami akan lakukan patroli rutin,” kata Djati.

Baca: Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus Mulai Rp 50 Ribu Hingga Rp 5 Juta

Untuk penerapannya sendiri, Djati memperkirakan akan diterapkan secara efektif pada 1 September 2020 mendatang. Untuk saat ini, pihaknya masih memfokuskan untuk sosialisasi peraturan terbaru  tersebut.

“Kami masih fokus untuk sosialisasi, semua OPD saya rasa juga tengah menyosialisasikan ini,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memutuskan untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Kretek. Yakni dengan menjatuhkan denda membayar uang tunai.

Besaran denda berbeda untuk tiap kategori, mulai dari pelanggar masyarakat umum maupun tempat usaha.

Bagi pelanggar perorangan, denda administratif tak patuh protokol kesehatannya sebesar Rp 50 ribu. Sementara untuk pelaku usaha mikro yang tak menerapkan protokol kesehatan di tempat berjualannya didenda sebesar Rp 200 ribu.

Kemudian untuk pelaku usaha kecil yang melanggar protokol kesehatan akan didenda sebesar Rp 400 ribu. Sementara usaha menengah Rp 1 juta dan yang paling tinggi usaha besar Rp 5 juta.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...