Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus Mulai Rp 50 Ribu Hingga Rp 5 Juta

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memutuskan untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Kretek. Yakni dengan menjatuhkan denda membayar uang tunai.

Besaran denda berbeda untuk tiap kategori, mulai dari pelanggar masyarakat umum maupun tempat usaha.

Bagi pelanggar perorangan, denda administratif tak patuh protokol kesehatannya sebesar Rp 50 ribu. Sementara untuk pelaku usaha mikro yang tak menerapkan protokol kesehatan di tempat berjualannya didenda sebesar Rp 200 ribu.

Kemudian untuk pelaku usaha kecil yang melanggar protokol kesehatan akan didenda sebesar Rp 400 ribu. Sementara usaha menengah Rp 1 juta dan yang paling tinggi usaha besar Rp 5 juta.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Kudus Agus Budi Satriyo mengatakan, sanksi-sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Namun lanjut dia, sanksi tersebut tak serta merta diterapkan secara kaku. Penerapan sanksi administratif akan dilakukan dengan berdasar kondisi lapangan.

“Sanksi administrasi itu yang paling belakang, kalau sudah membandel,” katanya, Rabu (26/8/2020) siang.

Sementara sanksi yang akan diterapkan secara langsung adalah sanksi-sanksi sosial. Seperti menyapu jalan atau hukuman fisik ringan apabila dimungkinkan.

Pihaknya pun berharap masyarakat tak salah kaprah terkait sanksi-sanksi yang diterapkan pemkab. Sanski tersebut, lanjut dia, adalah untuk memaksa masyarakat Kudus untuk tertib protokol kesehatan.

Apalagi menurutnya, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan menurun dan kasus penularan terus meningkat. “Ini sudah sangat urgen, memang harus ada aturan yang memaksa,” terangnya.

Penegakan protokol kesehatan sendiri akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penindakan pula, setidaknya ada seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terlibat.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...