Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sumber APBDes Berkurang, Pemkab Jepara Minta Bantuan Anggota BPD Jelaskan ke Masyarakat

MURIANEWS, Jepara – Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara membutuhkan banyak dana. Dampaknya, banyak anggaran pembangunan yang harus sementara waktu dialihkan untuk kepentingan ini.

Salah satunya sumber-sumber keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya, pemerintah harus mengurangi alokasi untuk masing-masing desa, termasuk di wilayah Kabupaten Jepara.

Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospermades) Jepara Muh Taufik menyatakan, pengurangan terjadi hampir di semua sumber pendanaan yang ada.

Di antaranya adalah dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi (BHPR). Semua sumber-sumber dana untuk APBDes ini terpangkas, karena ada realokasi dan refocusing dana untuk penanganan Covid-19.

“Untuk Kabupaten Jepara, DD yang sebelumnya mencapai Rp 249 miliar berkurang Rp 2 miliar menjadi Rp 247 miliar. Kemudian ADD yang sebelumnya Rp 107 miliar, penganggarannya berkurang sebanyak Rp 10 miliar menjadi Rp 97 miliar,” katanya dalam Bintek anggota BPD di Gedung Shima Jepara, Rabu (26/8/2020)

Sementara dana BHPR yang sebelumnya didapat sebanyak Rp 15,7 miliar berkurang Rp 1,7 miliar menjadi Rp 13,9 miliar. Dampaknya semua desa harus mengalami pengurangan sumber dana untuk APBDes masing-masing.

“Kebijakan ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga memang menimbulkan dampak adanya penundaan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Hal ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

Para anggota BPD juga diminta untuk bisa ikut berperan didalam menjelaskan persoalan-persoalan menyangkut keuangan desa yang terkait dengan penanganan covid.

Penanganan covid yang menimbulkan dampak tertundanya kegiatan-kegiatan pembangunan desa, harus dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga semua pihak bisa memahami mengenai hal ini.

“Para anggota BPD di semua desa yang ada juga harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami kenapa ada banyak kegiatan pembangunan  yang harus ditunda,” tegasnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...