Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jateng Gelar Operasi Besar-Besaran Penegakan Protokol Kesehatan, Dimulai Pekan Depan

MURIANEWS, Semarang – Operasi penegakan protokol kesehatan dengan skala besar akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah mulai pekan depan. Dalam operasi ini tim akan menjaring pelanggaran protokol kesehatan, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada di daerah masing-masing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, sebelum operasi digelar Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Tengah akan melakukan sosialisasi selama sepekan. Hal itu disampaikan Ganjar usai rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan, Selasa (18/8/2020).

Menurut Ganjar, penegakan serentak tersebut merupakan langkah peningkatan dan tindak lanjut dari instruksi Presiden tentang penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Kami meningkatkan. Setelah melakukan tes massif, kita menyiapkan labnya dengan baik, setelahnya kami memperhatikan para tenaga medis, maka hari ini kami minta partisipasi masyarakat. Setelah ada perintah dari Presiden bahwa penegakan hukum harus dilakukan maka kita akan lakukan,” katanya.

Ganjar berharap, pekan ini sosialiasi bisa dilakukan secara masif. Dalam sosialisasi itu dijelaskan mengenai tertib protokol kesehatan seperti pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan sosialisasi tentang akan dilakukannya penindakan bagi pelanggar.

”Kemarin sudah ada beberapa kabupaten/kota yang jalan. Insya Allah mulai Senin pekan depan penegakan akan dimulai secara masif,” jelas Ganjar.

Sementara untuk pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, Ganjar menyerahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Terlebih beberapa kabupaten/kota sudah ada yang memiliki Perbup dan Perwali. Bahkan ada satu kabupaten dalam bentuk Perda yakni Kabupaten Banyumas.

“Semarang itu sanksinya disuruh menyapu jalan sepanjang 100 meter. Banyumas sudah ada denda uang dan ada juga yang sampai disidang tipiring. Jadi sanksi kami serahkan kepada masing-masing daerah. Pergub yang ada kemarin tidak sampai menuliskan sanksi, karena sifatnya untuk memayungi peraturan di masing-masing daerah,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...