Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Tentang Agama Baha’i, Ini Pandangan Penganutnya dan Potensi Konflik dari Kacamata Polisi

MURIANEWS, Kudus – Sebuah buku yang membahas tentang agama Baha’i berjudul ‘Mendialogkan Agama Baha’i’ karya dosen IAIN Kudus Dr Moh Rosyid, Sabtu (15/8/2020) dibedah dalam sebuah diskusi yang diinisiasi Forum Tali Akrab Lintas Iman di sekretariatnya di Jalan Kudus-Pati, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kudus.

Dalam diskusi ini tak hanya menghadirkan sang penulis buku. Melainkan juga penganut agama Baha’i, perwakilan atau tokoh agama di antaranya Pendeta Rahadi (Katholik), Pendeta Suprayitno (Kristen), Pendeta Suparno (Budha), I Putu Dantra (Hindu), perwakilan aliran kepercayaan, mahasiswa hingga pihak kepolisian.

Di dalam buku ini salah satunya dibahas tentang bagaimana asal mula penyebaran agama Baha’i. Disebutkan agama ini berkembang dari Persia (Iran) dan dibawa oleh Sayid Mirza Husayn Ali.

Oleh para pengikutnya, Mirza Husayn ini lebih dikenal sebagai Baha’ullah atau Sang Bab. Putra sulung Baha’ullah bernama Abdul Baha kemudian meneruskan menyebarkan ajaran dari sang ayah. Ajaran ini kemudian disebarluaskan oleh cucunya, Shoghi Effendi.

Dari Persia ajaran ini berkembang hingga ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Eksistensi penganut agama Baha’i juga ditemui di wilayah eks-Karesidenan Pati.

Salah satunya yakni Sanusi, warga Desa. Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Pati. Sanusi tak hanya penganut biasa, tapi juga dianggap sebagai tokoh agama Baha’i.

Buku yang ditulis Moh Rosyid itu juga menjelasakan tentang kitab suci agama Baha’i, di antaranya Kitab al-Aqdas. Kitab ini disebutkan sebagai sebuah pewahyuan yang diterima Baha’ullah dari Tuhan sejak tahun 1852 M.

Dipaparkan juga tentang bagaiamana proses peribadatan yang dilakukan penganut agama ini. Disebutkan jika banyak hal dalam agama ini yang menyerupai ajaran agama di Indonesia.

Dalam artikel berjudul “Tahun Baru Umat Agama Baha’i, Apa Itu?” di MURIANEWS, Moh Rosyid juga menulis jika agama Baha’i mulai masuk ke Nusantara sejak 1878 M.

Ia juga menulis jika pembeda Baha’i dengan agama-agama lain antara lain. Mengakui kebenaran ajaran semua agama, tak memiliki sosok/figur tapi dipimpin lembaga di daerah, ibu kota, dan berpusat di Kota Haifa Israel.

Kemudian lembaga agama ini hanya menerima donasi dari umat Baha’i saja. Soal perkawinan, umatnya boleh menikah dengan seagama atau beda agama. Jika beda agama, maka perkawinannya dilaksanakan dengam dua cara agama yang dianut masing-masing.

Dalam bedah buku itu, Sanusi menyebut jika apa yang dibahas dalam buku “Mendialogkan Agama Baha’i” sedikit banyak telah dapat menjelaskan tentang agama yang dianutnya.

“Kami juga siap untuk berdiskusi terkait Baha’i. Sehingga opini yang ada bukan dari katanya, namun langsung berdasar keterangan penganutnya,” ujarnya.

Baca: Sejarah Agama Baha’i di Jawa Tengah

Dalam kesempatan itu, Kanit Kamsus Satintelkam Polres Kudus Ipda Subkhan juga hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, kemerdekaan memeluk agama dijamin dalam pasal 29 UUD 1945 dan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

Di dalam regulasi itu dijelaskan jika agama yang diakui di Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Ia juga menyebutkan, dari materi yang dibahas di dalam buku itu mengisyaratkan ada beberapa ajaran yang berpotensi mengarah kepada penodaan agama, dan konflik di tengah masyarakat. Karena dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

“Di antaranya mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, memiliki kitab suci sendiri, memiliki kiblat sendiri dan menampung semua ajaran agama yang ada, serta terdapat beberapa peribadatan yang menyerupai ajaran agama tertentu,” ujarnya.

Dalam hal penodaan agama, ia menyebut jika Polri cenderung menggunakan semangat azas Ultimum Rimidium (pemidanaan adalah jalan terakhir).

“Ini sebagaimana semangat yang dijadikan dasar penegakan PNPS Nomor 1 Tahun 1965, yaitu mengenal adanya peringatan sebelum dilakukan penindakan secara hukum,” terangnya.

Ia menyatakan, sebelum adanya regulasi baru maka keberadaan agama ataupun aliran keagamaan baru aku diuji dengan regulasi tersebut.

“Di sinilah dibutuhkan untuk memahami tentang hukum sebagai alat kontrol ataupun hukum progresif. Yaitu pemahaman hukum untuk manusia, ketika situasi dan kondisi berubah maka diperlukannya hukum baru guna mengcover kepentingan manusia yang terus berkembang. Perubahan  inipun harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu melalui legislasi di DPR,” pungkasnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...