Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Nasdem Lakukan Lobi Politik Perjuangkan Hak Angket Penanganan Covid-19 Jepara

MURIANEWS, Jepara – Upaya untuk menggunakan hak angket penanganan Covid-19 di Jepara masih terus dilakukan oleh Fraksi Nasdem DPRD Jepara. Fraksi yang sejak awal menyuarakan isu hak angket ini masih gigih untuk mencoba mewujudkan keinginannya tersebut.

Terakhir, mereka menyatakan masih terus melakukan lobi-lobi ke fraksi lain untuk maksud ini.

Pimpinan Fraksi Nasdem DPRD Jepara Pratikno menyatakan, pihaknya masih terus melakukan lobi politik ke fraksi-fraksi lain. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang perlunya dilakukan hak angket untuk penanganan Covid-19 di Jepara.

Dari yang sudah dilakukan, Pratikno yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Jepara ini menyatakan, pada prinsipnya banyak anggota dan fraksi setuju untuk membuat pengawasan yang intensif terkait dengan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19.

“Jadi kami memang masih terus melakukan lobi-lobi. Banyak anggota DPRD Jepara dan fraksi yang setuju dengan ide ini. Prinsipnya memang harus ada bentuk pengawasan yang lebih intensif. Bentuknya bisa berupa pansus atau hak angket,” ujar Pratikno, Jumat (14/8/2020).

Menurut Pratikno, pengawasan yang dilakukan itu merupakan bentuk kehadiran DPRD Jepara sebagai wakil rakyat dalam mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jepara agar bisa bekerja maksimal.

Pengawasan dilakukan agar tidak ada penyimpangan dan kinerja GTPP Covid-19 Jepara bisa tepat sasaran, transparan, dan tidak merugikan rakyat.

Semua yang diupayakan ini didasari untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan politik. Sehingga pihaknya berharap tidak muncul kekuwatiran dari pihak-pihak tertentu. Apalagi saat ini sudah ada pihak-pihak yang membuat opini bahwa hal ini hanya merupakan manuver politik.

“Kami mengapungkan ide ini semata-mata untuk kepentingan bersama untuk rakyat. Kami sayangkan jika akhirnya ada pihak yang membuat opini bahwa ini kami lakukan untuk tujuan politik, bermanuver politik dan lain sebagainya. Nanti akan ada kesepakatan dengan fraksi-fraksi lain. Bisa Pansus bisa angket,” tambah pratikno.

Sementara itu, atas dinamika yang terjadi di DPRD Jepara, Fraksi Demokrat, PKS, Berkarya, dan Hanura (DKBH), baru-baru ini sudah menggelar kordinasi. Terkait usulan Hak Angket, mereka sudah melakukan sebuah pembahasan secara khusus. Pertemuan tersebut bahkan diikuti oleh semua anggota fraksi yang ada.

Ketua Fraksi DKBH DPRD Jepara, M Latifun menyatakan pihaknya mencoba melihat dan menganalisa dari berbagai sudut pandang terkait issu hak angket ini. Dari hasil pembicaraan di fraksinya, maka Fraksi DKBH memilih untuk mengusulkan opsi lain.

Opsi tersebut adalah dilakukannya musyawarah, atau rapat koordinasi semua unsur Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan AKD dengan seluruh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19.

“Dengan musyawarah duduk bersama dengan seluruh jajaran GTPP Covid 19, maka akan bisa diketahui secara lebih detail, efektif, efisien dalam upaya meningkatkan sinergitas menghadapi pandemi covidb 19. Dari sini akan bisa kaji mulai dari sisi transparansi anggaran, program kerja, pelaksanaan hingga evaluasi,” ujar M. Latifun.

Terlepas dari pendapat tersebut, M. Latifun juga menyataakan fraksinya dlam hal ini tetap menghargai usulan anggota DPRD yang memilih opsi Hak Angket. Hak Angket menurutnya juga merupakan sikap konstitusional sebagai hak yang dimiliki DPRD. Meski dengan syarat diusulkan oleh minimal tujuh orang yang terdiri lebih satu fraksi.

 

Reporter: Budi Erje
Editir: Supriyadi

Comments
Loading...