Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Wujudkan Hak Angket, Nasdem Jepara Akui Gerilya ke Sejumlah Fraksi

MURIANEWS, Jepara – Hak Angket tentang penanganan Covid 19 di Jepara, masih terus diupayakan bisa digulirkan. Fraksi Nasdem Jepara yang menjadi motor dari rencana ini masih terus bergerilya untuk bisa mewujudkan hak angket ini.

Mereka menyatakan masih terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah fraksi, untuk menggelindingkan rencananya.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Jepara, Nur Hidayat menyatakan, pihaknya sudah melakukan kesepakatan bersama dengan fraksi lainnya. Hal ini dilakukan setelah proses lobi antarfraksi berlangsung intens dalam beberapa hari terakhir.

Diperkirakan jumlah anggota yang masuk dalam mendukung rencana ini akan semakin banyak.

“Saat ini sedang dalam tahap pengumpulan tanda tangan mas. Rencananya pada Minggu ini sudah masuk ke pimpinan DPRD Jepara. Sehingga mudah-mudahan bisa diproses lebih jauh lagi,” ujar Nur Hidayat, Rabu (12/8/2020).

Sesuai dengan tahapan, nantinya setelah permohonan hak angket ini masuk ke pimpinan, maka proses selanjutnya adalah dilakukan rapat pimpinan. Para pimpinan DPRD Jepara akan menentukan apakah usulan ini bisa ditindak-lanjuti atau tidak.

“Proses selanjutnya adalah rapim (rapat pimpinan) akan meminta persetujuan dari seluruh anggota DPRD Jepara, dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika nanti mayoritas anggota DPRD Jepara menyatakan setuju melalui rapat paripurna, maka Hak Angket akan diteruskan dengan membentuk pansus. Dari sini, hak angket benar-benar bisa dilaksanakan untuk meminta penjelasan dari pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini adalah penjelasan mengenai berbagai hal terkait penanganan Covid-19, sesuai dengan yang disampaikan.

Sementara itu, pengamat sosial budaya Jepara Zakariya Ansori menyatakan, pihaknya pesimistis terhadap rencana Hak Angket Covid-19 Jepara ini. Menurutnya, Hak Angket tersebut masih terlalu jauh.

Ada mekanisme dan proses politik yang perlu dilalui sesuai UU MD3 maupun tatib DPRD, dan pihaknya psimistis hal itu bisa terus berjalan di DPRD Jepara.

Zakariya Ansori bahkan menduga, Hak Angket ini hanya sebuah ‘kegenitan politik dan manuver politik yang dilakukan untuk kepentingan tertentu para anggota DPRD Jepara. Terlepas apakah nantinya hak angket ini bisa benar terwujud, namun sampai sejauh ini penilaiannya masih sebatas itu.

Isu hak angket Covid-19, menurutnya hanya akan menjadi hal yang sama, seperti saat Ketua Komisi C DPRD Jepara mewacanakan digulirkannya hak yang sama, terkait dengan kasus meninggalnya seorang warga di halaman parkir RSU Kartini, beberapa waktu lalu.

“Saya kira kejadiannya akan sama dengan hak angket yang dulu juga diwacanakan menyusul adanya seorang warga yang meninggal di parkiran RSUD Kartini Jepara. Diwacanakan, tapi tidak jadi akhirnya,” ujarnya.

“Kalau soal Covid-19 ini, menurut saya DPRD Jepara hanya membutuhkan tim pengawas yang bisa mempertajam analisa anggaran realokasi dan refokusing percepatan penanganan Covid-19. Memang diperlukan keberanian yang out of the box dan sense of crisis dari fungsi pengawasan DPRD ini,” imbuhnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...