Jumat, 29 Maret 2024

511 Pejabat Pemprov Jateng Dilantik Secara Virtual, Ganjar Tekankan Jogo Kerjo

Ali Muntoha
Jumat, 7 Agustus 2020 14:26:37
Gubernur Ganjar Pranowo memimpin pelantikan pejabat di lingkup Pemprov Jateng, Jumat (7/8/2020). (MURIANEWS/Istimewa)
MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah melantik sebanyak 511 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, Jumat (7/8/2020). Mereka yang dilantik merupakan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di 40 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng. Pelantikan dilakukan secara virtual. Para pejabat yang dilantik mengikuti secara daring di kantor masing-masing, sementara pengambilan sumpah dan janji dilakukan secar simbolis pada empat perwakilan sebagai perwakilan. Dalam pelantikan itu, Ganjar Pranowo menekankan tentang pentingnya Jogo Kerjo. Program ini sebagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di perkantoran, termasuk di kantor pemerintah. Terlebih saat ini klaster perkantoran menjadi catatan di Indonesia. "Jogo Tonggo sudah jalan, maka sekarang kita tingkatkan Jogo Kerjo di masing-masing OPD. Kami minta para pejabat yang dilantik terus mengontrol anak buahnya.  Termasuk program yang berhubungan dengan masyarakat, dunia usaha, serta keagamaan," kata Ganjar. Ganjar menjelaskan, Jogo Kerjo di tengah pandemi tidak hanya menyangkut penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan perkantoran. Namun juga terkait ekonomi dan sektor lainnya. Maka, Ganjar meminta semua OPD ikut membangkitkan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga perekonomian Jateng menggelinding dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. "Karena ini birokrasi dan ada pertanggungjawaban keuangan rakyat dan negara,  maka saya peringatkan jaga integritas, jangan mudah tergoda hadiah-hadiah. Saya peringatkan semuanya, karena kemudahan-kemudahan ini akan mendorong orang untuk kolusi dan korupsi," ujarnya. Ganjar juga menyebutkan juga mendorong para ASN untuk membeli produk-produk UMKM, membeli kebutuhan sehari-hari di warung-warung tetangga, serta berbelanja produk karya pekerja korban pemberhentian hubungan kerja (PHK). "Kalau bingung datanya dari mana bisa meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Saya tidak hentinya mengajak ASN dan warga untuk membeli produk teman sendiri dan berbelanja di warung tetangga," pungkasnya.   Reporter: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar