Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tak Hanya P2TP2A, Ini Lembaga yang Bisa Rekomendasikan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Jepara

MURIANEWS, Jepara – Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jepara bukan satu-satunya yang merekomendasikan dispensasi nikah untuk Pengadilan Agama (PA) Jepara.

Selain P2TP2A yang berada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), hakim Pengadilan Agama bisa meminta rekomendasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Selain itu, hakim juga bisa meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial, hingga tenaga kesejahteraan sosial. Hal itu sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Baca: 240 Warga Jepara Ajukan Dispensasi Menikah, Lebih dari Separuh Hamil Duluan

“Jadi jelas dalam hal ini, kami bukan satu-satunya yang merekomendasikan dispensasi nikah. Sedangkan keputusan tetap berada di tangan Hakim PA Jepara,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada DP3AP2KB Jepara Mukaim Adi Wardoyo, Selasa (28/7/2020).

Karena itu, ia memaklumi jika ada perbedaan angka Dispensasi Menikah di Kantor Pengadilan Agama dengan yang di P2TP2A Jepara.

Jika didasarkan pada data di DP3AP2KB Jepara, dalam kurun waktu Januari hingga 22 Juli 2020, hanya ada 84 permohonan rekomendasi nikah yang masuk. Dari jumlah tersebut, yang diberi rekomendasi 65 pemohon, sedangkan sisanya 19 pengajuan ditolak dengan berbagai pertimbangan.

Baca: Kenal di Facebook, Siswi SMA Dicabuli di Bawah Pohon Jati

Dijelaskannya pula, dari 65 pemohon yang mengajukan rekomendasi dan disetujui, ada 26 di antaranya dilatarbelakangi kasus hamil di luar nikah. Sedangkan sisanya mengajukan dengan alasan lain termasuk menghindari perzinahan.

Sementara 19 pengajuan lainnya ditolak pihaknya, dengan pertimbangan masih usia anak-anak. Masih adanya kasus pernikahan dini, memang menjadi persoalan tersendiri. Penanganannya memerlukan kerjasama berbagai pihak, mulai orang tua, lingkungan dan pemerintah.

“Ada pertombangan tersendiri didalam kami memberikan rekomendasi. Diantaranya demi kepentingan perlindungan hak-hak anak maupun untuk kebaikan keluarga. Kepada yang tidak diberikan rekomendasi, tentunya kami sampaikan edukasi juga pada keluarganya untuk menunggu sampai usia 19 tahun, sehingga benar-benar siap,” tambahnya.

Baca: Mobil Goyang Terpantau CCTV di Kudus, Sepasang Kekasih Asal Jepara Digelandang ke Balai Desa

Sebelumnya, Ketua PA Jepara Faiq  menyatakan jumlah perkara Dispensasi Menikah di Jepara secara keseluruhan sejak Januari-Juli 2020 jumlahnya mencapai kurang lebih 240 kasus.

Dari jumlah tersebut ada 52 persen yang menyampaikan dispensasi menikah karena dilatar belakangi hamil di luar nikah. Permohonan Dispensasi Menikah, memang ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Rekomendasi dari beberapa pihak, memang diperlukan salah satu diantaranya dari KPAI setempat. Namun hal itu tidak wajib hukumnya, artinya bisa menggunakan rekomendasi dari lembaga lain yang sudah disebutkan dalam aturan.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...