Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kemenag Kudus Perbolehkan Masjid Gelar Salat Idul Adha, Ini Ketentuannya

MURIANEWS, Kudus – Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus memperbolehkan masjid-masijid di Kudus untuk menggelar Salat Idul Adha. Namun, penyelenggara harus memenuhi beberapa ketentuan yang harus ditekankan saat wabah pandemi Covid-19.

Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kudus Sholehudin mengatakan Menteri Agama RI telah mengeluarkan edaran mengenai hal ini. Yakni surat Nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 H/2020 M.

“Sesuai surat edaran tersebut sudah diperbolehkan, tapi harus seizin dari pemerintah daerah. Ada beberapa syarat yang harus ditekankan dalam pelaksanaan Salat Idul Adha di tengah pandemi seperti ini,” katanya saat ditemui di kantor Kemenag, Senin (27/7/2020).

Ia merincikan syaratnya, yakni panitia penyelenggara harus menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat pelaksanaan. Baik itu diselenggarakan di masjid ataupun di lapangan.

“Akses masuk dan ke luar juga harus dibatasi agar memudahkan dalam pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, panitia juga harus melakukan penyemprotan disinfektan di tempat pelaksanaan, menyediakan thermo gun, fasilitas cuci tangan dan penerapan penataan jarak minimal satu meter.

“Jika ditemukan jemaah yang bersuhu di atas 37,5 derajat celsius dan setelah pengecekan suhu dua kali dengan tenggang waktu lima menit hasilnya sama, maka jemaah tidak diperkenankan memasuki area salat,” terangnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada masjid yang melaporkan untuk tidak melaksanakan Salat Idul Adha. Namun, pihaknya menegaskan hal tersebut juga harus sesuai dengan keputusan pemerintah daerah.

“Kalau Masjid Agung Kabupaten Kudus sendiri sudah ada laporan akan menggelar Salat Idul Adha. Kalau dari kami tidak melarang, namun dengan protokol kesehatan. Tapi hal juga harus menunggu keputusan pemerintah daerah,” tandasnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...