Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Jumeri Diangkat Jadi Dirjen di Kemendikbud, Ganjar Tunjuk Padmaningrum Sebagai Plt Kepala Disdikbud Jateng

MURIANEWS, Semarang – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Jumeri diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Paud-Dikdasmen Kemendikbud. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo langsung menunjuk pelaksana tugas (Plt) Disdikbud Jateng.

Padmaningrum, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Disdikbud yang ditunjuk Ganjar sebagai Plt untuk meneruskan tugas yang ditinggalkan Jumeri.

“Sudah saya tunjuk. Bu Sekertaris Dinas (Padmaningrum),” kata Ganjar usai mengikuti pisah sambut kepala Disdikbud Jateng, Jumat (24/7/2020).

Ganjar menyebut, nantinya pengisian jabatan Kepala Disdikbud Jateng akan menggunakan mekanisme baru. Tidak hanya dengan lelang jabatan, tapi bisa dari kader internal yang sudah diuji melalui talent pool.

“Ada surat dari kementerian yang menyatakan daerah-daerah dengan pengelolaan personel yang bagus, salah satunya Jateng bisa menggunakan talent pool. Jadi personel internal yang digunakan,” ujarnya.

Meski demikian menurut dia, keputusan tetap ada pada dirinya. Apakah nanti tetap akan menggunakan sistem lelang jabatan atau talent pool.

”Kalau memang personel di dalam tidak memenuhi yang saya inginkan, ya kita lakukan lelang,” terangnya.

Sementara itu, Ganjar menyebut jika tugas Padmaningrum sebagai Plt Kepala Disdikbud cukup berat. Terlebih pengelolaan belajar mengajar usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dikelola dengan baik, karena tengah masa pandemi.

“Karena ini masih covid, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya, atau daring,” ujarnya.

Pembelajaran daring lanjut Ganjar sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat. Sebab, infrastruktur memang belum memenuhi untuk mendukung program ini.

“Kalau memang dalam hal infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya seperti apa. Kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat,” paparnya.

Soal integritas juga harus ditekankan. Pasalnya Ganjar mendapat beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru.

Ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah. Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang siswa tidak mampu, Ganjar membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.

“Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik,” tegasnya. (lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...