Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Masih Ada Kursi Kosong SMA/SMK Negeri di Jateng, Gubernur Siapkan Kebijakan Khusus

MURIANEWS, Semarang – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah tahun 2020 telah selesai. Namun ternyata, masih ada kekosongan kursi siswa di sejumlah sekolah negeri tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (14/7/2020) pun membenarkan hal ini. Namun menurutnya, berpa jumlah kursi yang kosong hingga kini masih dihitung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ganjar menyebut, jika adanya kursi kosong itu lantaran adanya peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta, meskipun telah diterima di sekolah negeri melalui PPDB online.

”Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta,” katanya usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia mengatakan, pihaknya akan membuat kebijakan khusus untuk kursi yang masih kosong ini. pihaknya juga akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB, seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.

”Yang kosong ini sedang diitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, proses evaluasi setelah pelaksanaan PPDB online juga masih berlangsung. Ia mengakui memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut.

Ia mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah.

“(Calon siswa) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti,” jelasnya.

Hasil identifikasi juga diketahui jika persebaran sekolah tidak merata, sehingga pihaknya membuat kebijakan sekolah jarak jauh.

Selain itu, pola penerimaan SMA negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK negeri dengan sistem prestasi, juga diakuinya menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa. Sehingga ada calon siswa yang rumahnya dekat sekolah, tetapi tidak diterima.

Menurut Ganjar, ada calon siswa yang ingin mendaftar SMA Negeri dengan prestasi dan ada yang ingin mendaftar SMK negeri dengan zonasi padahal keduanya berbeda.

Salah satu solusinya adalah pemerintah mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Terkait hal ini Ganjar menyampaikan harus ada regulasi yang adil. Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk itu antara lain sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong.

Pemprov Jateng juga sudah melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu terkait apakah bisa menambahkan rombongan belajar.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mulai menyiapkan anggaran untuk tahun depan agar dengan sistem zonasi tersebut persebaran bisa merata.

Termasuk merancang ulang dengan membuat sekolah baru. Untuk sekolah baru akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota, karena ada beberapa sekolah dasar (SD) yang sudah kosong.

“Sekarang kan piramida demografinya sudah berbeda, jadi anak-anak yang SD ini sudah mulai ke SMP maka kebutuhan SD-nya berkurang. Gedung-gedung ini sebenarnya bisa dikonversi menjadi gedung SMA atau SMK. Kalau kita bisa kerja samakan itu insyaallah persebarannya gampang,” pungkasnya. (lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...