Jumat, 29 Maret 2024

Ganjar Tak Segan Tindak Tegas Kepala Sekolah Pungli Siswa Baru Bermodus Infak

Ali Muntoha
Selasa, 7 Juli 2020 11:44:10
Gubernur Ganjar Pranowo berbincang dengan kepala SMAN 4 Semarang terkait verifikasi data PPDB. (MURIANEWS/Istimewa)
MURIANEWS, Semarang ­– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali memastikan tidak akan segan mengambil tindakan tegas kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri yang melakukan pungutan liar (pungli) pada siswa baru usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, Ganjar telah mendapat laporan adanya pungutan. Modusnya menurut Ganjar pun bermacam-macam, mulai dari biaya seragam, ataupun pungutan untuk pembangunan sekolah bermodus infak atau sedekah. “Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan," katanya saat mengecek proses verifikasi data PPDB di SMAN 4 dan 9 Banyumanik, Kota Semarang, di sela-sela gowes, Selasa (7/7/2020). Ganjar memerintahkan untuk tidak ada pungutan, karena akan menyusahkan orang tua siswa dari kalangan tidak mampu. Jika harus ada iuran menurut Ganjar, maka harus ada kesepakatan, dan sifatnya bukan wajib. Ia juga meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa. Dalam rapat itu, dibahas aturan main sekolah dan apa saja yang sudah dijamin oleh pemerintah. "Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo (silakan). Tapi, tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela," ujarnya. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut jika ada banyak modus yang sering digunakan untuk melakukan pungutan. Di antaranya, soal seragam. Di mana siswa baru dipkasa membeli seragam dari tempat yang ditunjuk. "Belinya di sini, mau apa tidak, begitu. Ada laporan itu dan saya tidak lanjuti. Ngakunya, mereka hanya menawarkan dan berkilah memaksa. Yang begini-begini ini jangan," pintanya. Ada pula modus pungutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infak atau sedekah. "Infak kok memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," terangnya. Ganjar meminta pihak sekolah merencanakan apabila akan ada pembangunan. Desain pembangunan sekolah dibuat sebaik mungkin dan nantinya pemerintah yang mengeksekusi. "Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," kata Ganjar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 4 Banyumanik, Wiji Eny Ngudi Rahayu memastikan bahwa di sekolahnya itu tidak ada pungutan-pungutan. Semua pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana, dilakukan dengan menggunakan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). "Ada juga sumbangan dari para alumni dan guru. Jadi, kami memang tidak melakukan pungutan apapun pada siswa," pungkasnya. (lhr)   Reporter: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar