Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Beberapa Kali Tertunda, DPRD Jepara Akhirnya Terima LKPJ Bupati, Tapi Ada Catatan

MURIANEWS, Jepara – Setelah sempat beberapa kali tertunda pembahasannya, DPRD Jepara akhirnya menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Jepara 2019.

Meski demikian DPRD Jepara menyampaikan beberapa catatan-catatan terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Jepara tersebut.

Sikap DPRD Jepara yang menyatakan menerima dengan catatan tersebut tercapai dalam Rapat Paripurna pembahasan LKPJ Bupati Jepara untuk pelaksanaan APBD 2019.

Rapat Paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Jepara, Senin (29/6/2020). Sebanyak 40 Anggota DPRD Jepara hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali menyatakan, sejumlah catatan mengenai pelaksanaan APBD 2019 tersebut sudah disampaikan dalam pandangan umum Rapat Paripurna, DPRD Jepara. Selanjutnya pihaknya berharap, eksekutif Pemkab Jepara bisa memperhatikan catatan-catatan tersebut.

”Catatan-catatan yang disampaikan anggota DPRD Jepara sudah disampaikan. Seyogyanya hal itu bisa menjadi sebuah evaluasi bagi Eksekutif Pemkab Jepara dalam melaksanakan APBD selanjutnya. Sehingga hal-hal yang kurang bisa diperbaiki lebih baik lagi,” ujar Imam Zusdi Ghozali, Senin (29/6/2020).

Beberapa catatan yang disampaikan, di antaranya menyangkut masalah pendataan aset Pemkab Jepara. Saat ini ada ribuan aset milik Pemkab Jepara terutama dalam bentuk saluran pengairan yang masih belum disertifikatkan.

Berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat, aset-aset tersebut harus disertifikatkan.

Sekretaris DPRD Jepara Trisno Santoso menjelaskan, semua aset Pemkab Jepara baik berupa barang, benda, jalan, saluran air dan lainnya harus disertifikatkan.

Saat ini ada di Jepara masih ada sekitar 7000-an aset di bidang pengairan yang belum disertifikatkan. Proses ini sesuai keterangan dari Bupati Jepara akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Selain itu, para anggota DPRD Jepara juga sempat menanyakan mengenai pelaksanaan BLUD di Puskesmas yang ada.

Menurut catatan anggota DPRD Jepara, ada anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya sangat besar. Pernyataan ini menurut Trisno Santoso juga sudah direspon oleh Sekretaris Daerah.

”Untuk soal biaya perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar sudah dijawab bapak Sekda Jepara. Dikatakan masalah ini  akan segera dicek di OPD yang bersangkutan. Secepatnya akan disampaikan mengenai hasil pengecekan tersebut. Lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi beliau Bapak Sekda Jepara,” tambah Trisno Santoso.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...