Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Seribuan SKD Aspal PPDB Dicabut, Giliran Ganjar Temukan Modus Dompleng KK

MURIANEWS, Semarang – Berbagai modus untuk menyiasati agar bisa diterima di sekolah yang dianggap favorit dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri di Jateng mulai terbongkar. Tak hanya menggunakan, surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu (aspal), modus baru juga ditemukan.

Yakni dengan cara dompleng kartu keluarga (KK). Modus itu ditemukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.

Kecurigaan muncul lantaran ada calon siswa yang berasal dari Bali namun terdaftar dalam KK warga di Semarang dan mendafatar di SMAN 3 Semarang. Padahal calon siswa baru itu saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar.

Ganjar pun langsung menelpon orang tua siswa itu. Dari percakapan tersebut, orang tua siswa membenarkan bahwa anaknya dompleng KK di Semarang.

“Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019,” tanya Ganjar.

Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersamanya di Denpasar. Ia mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar.

“Anak saya setahun terakhir tinggal di Denpasar bersama saya pak, memang saya ingin menyekolahkan anak saya di Semarang biar bisa bareng simbahnya. Memang surat yang menyatakan bahwa anak saya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019 itu tidak benar pak,” jawab perempuan itu.

Baca: Zonasi PPDB Jateng Kini Diukur Pakai Jarak RW, Ada Poin Khusus Pendaftar di Daerah Terpencil

Dari keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan. Pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat.

Ganjar langsung mendatangi lurah di Kota Semarang yang mengeluarkan surat keterangan itu, namun kantor itu sudah tutup. Ia pun menelepon lurahnya dan diperintahkan untuk menghadap ke kediamannya langsung.

“Tadi saya coba konfirmasi ke Lurahnya, dan dia bilang bahwa untuk mengeluarkan SKD, patokannya ya KK. Pada level ini memang tidak ada yang keliru, meskipun setelah diverifikasi tentang anak ini SMP nya di mana, tinggalnya di mana, orang tua di mana, ternyata ada beberapa yang tidak benar,” terang Ganjar.

Baca: Ganjar Ancam Polisikan Pemalsu SKD dalam PPDB di Jateng

Sementara terkait SKD aspal, hingga Rabu (24/6/2020) kemarin, sudah ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD mencabut berkasnya. Ini dilakukan setelah Ganjar mengeluarkan ancaman akan mempolisikan pihak yang memalsukan SKD.

“Sementara ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD yang cabut berkas untuk mendaftar kembali dengan data yang benar,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri.

Penggunaan SKD dan dompleng KK ini modus yang digunakan untuk mengakali sistem PPDB. Oleh karenanya, Pemprov Jateng akan melaporkan hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengubah sistem zonasi, agar peluang untuk dicurangi bisa diminimalisir. (lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...