Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Penentuan Zonasi Diukur dari Balai Desa, PPDB SMA di Jepara Bikin Kecewa Warga

MURIANEWS, Jepara – Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jepara, menimbulkan keluh kesah dari banyak warga. Terutama terhadap penerapan sistem zonasi yang digunakan.

Ini karena sistem zonasi yang diterapkan terkesan tidak fair. Banyak warga yang tinggal lebih dekat ke sekolah ternyata tidak bisa diterima.

Keluhan-keluhan muncul dalam PPDB SMA di wilayah Kecamatan Jepara saat banyak calon siswa kalah bersaing di jalur zonasi penerimaan SMA 1 Jepara.

Kekecewaan tersebut muncul lantaran meski rumah mereka lebih dekat dengan sekolah namun kalah bersaing karena sistem zonasi yang menggunakan ukuran jarak balai desa dengan sekolah.

Drajat (48), warga Demaan, menyatakan tidak bisa memahami kenapa anaknya tidak bisa masuk di SMA 1 Jepara. Padahal jarak rumahnya tidak lebih dari 1 km ke SMA 1 Jepara.

Sementara dari pengumuman sementara yang bisa dipantau secara daring, ada calon siswa yang rumahnya jauh masih masuk dalam daftar. Begitu mengetahui ukuran yang digunakan adalah jarak balai desa ke sekolah, dirinya langsung menyatakan sangat kecewa.

“Lha ya pasti kecewa. Ternyata di SMA 1 Jepara wilayah ring satunnya adalah Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan. Jadi mereka yang rumahnya jauh di dekat mantingan sana malah diterima dibanding warga Demaan, yang secara riil lebih dekat dengan sekolah. Ini bagaimana? Rasa keadilannya dimana?” ujarnya dengan nada jengkel Rabu (24/6/2020).

Keluhan yang lain adalah menyangkut adanya dispensasi bagi putra-puteri relawan penanggulangan Covid-19. Pemerintah disebut sebut akan memberi dispensasi bagi mereka yang terlibat dalam penanganan Covid-19, anaknya bisa langsung diterima sekolah. Namun yang terjadi di lapangan berbeda.

Rusli (47) warga Kedung, menyatakan surat keputusan anggota Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan ternyata tidak berlaku. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi hanya mengakui SK tingkat Kabupaten.

Hal ini dianggap tidak relevan, karena justru orang-orang yang di tingkat bawah dalam penanganan Covid-19 justru yang berjibaku secara langsung.

“Saya sempat mengurus masalah ini. Menanyakan kesana kemari. Tapi hasilnya tidak bisa. Orang yang justru menangani Covid-19 secara langsung dan menghadapi resiko besar tertular, tidak bisa menggunakan fasilitas ini lantaran karena hanya anggota Satgas Covid kecamatan. Tentu ini sangat mengecewakan,” ujar Rusli, Rabu (24/6/2020).

Terpisah, Kepala Sekolah SMA 1 Jepara, Udik Agus DW, mengakui penerapan sistem zonasi masih terdapat banyak kekurangan. Pihaknya menyatakan ketetapan ini merupakan kebijakan dari Propinsi Jawa Tengah. Untuk jalur zonasi memang ditentukan dengan menggunakan jarak dari Balai Desa dengan lokasi sekolah.

Untuk SMA 1 Jepara, wilayah istimewa adalah RW 2 Desa Demaan dengan jarak 0 km, tempat dimana lokasi sekolah berada. Kemudian menyusul Desa Krapyak yang lokasi balai desanya berjarak 1 km. Berikutnya Kelurahan Bulu dan Kauman yang berjarak 1,1 Km.

Lalu keluruhan berikutnya adalah Potroyudan, Demaan dan Pengkol yang dihitung memiliki jarak 1,8 km dari lokasi sekolah. Sedangkan Kelurahan Jobokuto, Desa Ujung Batu, Mulyoharjo, Kuwasen, Bandengan dan Wonorejo, merupakan wilayah-wilayah terjauh.

“Memang harus kami akui ini semua menimbulkan kekecewaan banyak warga. Namun dalam hal ini kami hanya melaksanakan kebijakan dari atas. Untuk wilayah terluar bahkan memang sepertinya tidak mungkin memanfaatkan akses jalur zonasi. Karena disana jauh dari SMA manapun. Ke SMA 1 Jepara jauh ke SMA 1 Mlonggo apalagi. Kami akan sampaikan keluhan-keluhan ini ke Propinsi. Mudah-mudahan ada tanggapan soal ini,” ujar Udik Agus DW.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...