Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemprov Jateng Godok Formula Bangkitkan Ekonomi Desa Terdampak Pandemi

0

MURIANEWS, Semarang – Wabah Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurun drastis. Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hanya sebesar 2,60 persen.

Pemprov Jateng kini pun tengah menggodok formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi. Salah satunya adalah pembangkitan ekonomi desa yang rencana aksinya sedang dimatangkan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, beberapa program pembangkitan ekonomi desa sudah mulai jalan sejak bulan Mei lalu.

Di antaranya di sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, hortikultura dan sebagainya.

“Kami mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak,” katanya usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa, Jumat (19/6/2020).

Berikutnya yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM) seperti membuat masker dan makanan.

Ganjar menjelaskan dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal. Pertama, ingin diajari marketing. Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang daring. Ketiga, ingin diajari packaging (pengemasan).

“Tapi secara keseluruhan sambatnya (keluhannya) sama, akses modal. Maka hari ini kami temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu,” ungkap Ganjar.

Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.

“Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu. Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.

Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerja sama dengan market place yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu. (lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.