Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

DPRD Jepara Belum Terima Pemberitahuan Pergeseran Anggaran untuk Covid-19

MURIANEWS, Jepara – Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2020 untuk kepentingan penanganan Covid-19 sampai saat ini masih belum secara jelas diketahui DPRD Jepara.

Pemberitahuan terhadap berubahnya alokasi anggaran ini masih terus ditunggu oleh DPRD Jepara, dalam rangka pengawasan.

Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso menyatakan, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri, penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah harus diberitahukan ke DPRD.

Hal ini berkaitan dengan keharusan dilakukannya perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD 2020 ini.

“Sampai saat ini memang belum kami ketahui bagaimana perubahan atau relokasi anggaran APBD Jepara yang sudah dilakukan eksekutif Pemkab Jepara, terkait penanganan Covid-19. Kami sejauh ini hanya mendengar dari media saja, jika ada penggeseran anggaran untk Covid-19 di Jepara dengan nilai sampai Rp 203 miliar,” ujar Junarso, Senin (1/6/2020).

Junarso menyatakan, pimpinan DPRD Jepara sampai saat ini masih akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah lebih jauh. Termasuk dalam hal ini adalah mengirimkan surat resmi untuk menanyakan masalah ini. Semua masih akan dikoordinasikan, sambil menunggu perkembangan yang terjadi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno secara terpisah. Sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan mengenai perubahan alokasi anggaran APBD Jepara.

Menurut Pratikno, pihaknya sudah beberapa kali menanyakan hal ini ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jepara. Namun sampai saat ini belum ada jawaban diberikan.

Terlepas dari hal itu, pada prinsipnya para pimpinan DPRD dan legislatif mendukung sebenuhnya program-program yang memang ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan dampak yang timbul.

Dalam hal ini masyarakat tentunya akan mendukung selama program tersebut disosialisasikan dengan baik dan transparan.

“Berapa alokasi anggarannya dan untuk apa saja sehingga seharusnya memang dibuka secara transparan. Sehingga kami dan warga masyarakat juga dapat mengawasi penggunaannya, sehingga bisa benar-benar tepat sasaran,” ujar Pratikno, Senin (1/6/2020).

Sedangkan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Jepara, secara singkat menegaskan soal ini sudah disampaikan ke DPRD Jepara. Namun demikian diakui memang tidak disertai dengan rincian kegiatannya.

“Sudah kami sampaikan. Sesuai aturan, pemberitahuan pada pimpinan tentang revisi ke dua mendahului perubahan apbd 2020 sudah kami sampaikan,” ujar Lukito Sudi Asmoro pendek.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...