Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Jepara Tak Kena Suspen Pemerintah, DPRD Tunggu Hasil Realokasi Anggaran

MURIANEWS, Jepara – Untuk penanganan Covid-19, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Mekeu dan Mendagri, menginstruksikan dilakukan realokasi angaran.

Masing-masing daerah diminta segera melaporkan keuangannya dalam waktu dua pekan. Jika dalam dua pekan tidak bisa melaporkan, maka suspen (sanksi) diberikan berupa penangguhan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kabupaten Jepara sendiri akhirnya mampu memenuhi batas waktu tersebut dan tidak terkena suspen penangguhan DAU. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso terkait masalah anggaran ini.

Menurutnya, eksekutif Pemkab Jepara sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal ini. Sehingga Jepara tidak terkena suspen berupa penangguhan DAU. Jika ini terjadi, keuangan daerah bisa mengalami kepayahan.

Namun demikian, Junarso menyatakan agak heran, karena sampai saat ini dari perubahan anggaran yang sudah dilakukan untuk penangana Covid-19 itu, DPRD Jepara sama sekali belum diberi tahu.

Sesuai dengan SKB Menteri, perubahan tersebut harus diberitahukan kepada pimpinan DPRD Jepara, sebagai bagian dari bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD.

“Kami tahunya selama ini ya dari media sejauh ini. Ada anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan recovery perekonomian, ya dari media massa. Belum ada pemberitahuan kepada kami,” ujar Junarso, Minggu (17/5/2020).

Junarso juga menyatakan sudah pernah menanyakan ke eksekutif perihal masalah ini. Namun belum ada jawaban yang disampaikan kepada pihaknya.

Pihaknya tentu harus mengetahui perubahan-perubahan anggaran yang sudah dilakukan dalam masa tanggap darurat Covid-19 ini.

Anggaran sekitar Rp 200 miliar yang sudah disampaikan eksekutif Pemkab Jepara harus dijelaskan secara detail. Soal ini harus disampaikan ke DPRD Jepara agar bisa digunakan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan anggarannya.

“Lha kalau kami tidak diberitahu, bagaimana kami bisa melakukan pengawasannya? Kan memang logikanya kami harus diberitahu,” tambah Junarso.

Jika sampai akhir Ramadan ini pihak eksekutif belum juga mengirimkan pemberitahuan perubahan anggaran tersebut, maka pihaknya akan kembali menanyakan.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...