Kudus dan Sejumlah Kabupaten/Kota di Jateng Kena Sanksi karena Gagal Refocusing APBD untuk Tangani Corona

Reporter Ali Muntoha Pada 16 May 2020, 23:14

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah pusat menjatuhkan sanksi kepada ratusan pemerintah daerah (pemda), lantaran dianggap gagal melakukan refocusing atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, untuk penanganan Covid-19.

Sanksinya berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil mulai Mei 2020. Besaran penundaan sebesar 35 persen dari dana yang dialokasikan untuk ditransfer ke pemerintah daerah tersebut.

Sanksi ini dijatuhkan karena pemda tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan corona.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020, yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prianto Bhakti.

Tercatat ada 380 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat sanksi tersebut. Dari jumlah itu, 37 di antaranya pemda yang berada di Jawa Tengah.

Dari salinan keputusan Menteri Keuangan yang diperoleh MURIANEWS, beberapa pemda yang kena sanksi yakni Pemkab Kudus, Pati, Grobogan, Blora, termasuk juga Pemprov Jawa Tengah.

“Menetapkan: Keputusan Menteri Keuangan tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020,” isi keputusan Menkeu tersebut.

Baca: Sekda Kudus Benarkan Pencairan DAU Ditunda karena Kena Sanksi

Pemda yang mendapat sanksi diharuskan untuk segera menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 ke Kementerian Keuangan. Pemerintah menjamin akan segera mencabut sanksi tersebut, jika laporan telah diterima secara lengkap dan benar.

“Penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dalam Diktum Keempat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan pada periode penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil berikutnya,”

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengancam tidak akan mencairkan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang tertunda, jika sampai sepuluh hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, laporan belum disampaikan.

Berikut daftar pemda di Jateng yang terkena sanksi:

No	Daerah	Jenis Transfer yang Ditunda	Persentase
1.	Prov Jateng	DAU	35 persen
2.	Banjarnegara	DAU	35 persen
3.	Batang	DAU	35 persen
4.	Blora	DAU	35 persen
5.	Brebes	DAU	35 persen
6.	Cilacap	DAU	35 persen
7.	Demak	DAU	35 persen
8.	Grobogan	DAU	35 persen
9.	Karanganyar	DAU	35 persen
10	Kebumen	DAU	35 persen
11.	Kendal	DAU	35 persen
12	Klaten	DAU	35 persen
13.	Kudus	DAU	35 persen
14.	Kab. Magelang	DAU	35 persen
15.	Pati	DAU	35 persen
16.	Pemalang	DAU	35 persen
17.	Purbalingga	DAU	35 persen
18.	Sragen	DAU	35 persen
19.	Sukoharjo	DAU	35 persen
20.	Kab Tegal	DAU	35 persen
21.	Temanggung	DAU	35 persen
22.	Wonogiri	DAU	35 persen
23.	Wonosobo	DAU	35 persen
24.	Kota Magelang	DAU	35 persen
25.	Kota Pekalongan	DAU	35 persen
26.	Kota Salatiga	DAU	35 persen
27.	Kota Surakarta	DAU	35 persen

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha