Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Pembangunan Pabrik Di Sengon Bugel Tidak Cukup Hanya Dihentikan, Pemkab Diminta Ambil Langkah Tegas

MURIANEWS, Jepara – Proyek pembangunan pabrik di Sengon Bugel, Mayong, Jepara akhirnya dihentikan. Satpol PP melalui suratnya tertanggal 6 Mei 2020, meminta pemilik untuk menghentikan proyek pembangunan.

Langkah tegas ini diharapkan terus diikuti dengan langkah penanganan yang tepat dan prosedural.

Ketua Aliansi Pemuda Sengon (APS) Solekan menyatakan, penghentian kegiatan dilakukan pada Kamis (6/5/2020) sore. Pihaknya bahkan sempat ditemui oleh pemilik proyek, dan menyatakan hal tersebut.

Selain itu pihak Satpol PP Jepara juga hadir di lokasi, meskipun tidak memasang garis polisi.

Solekan berharap setelah ini ada langkah-langkah lanjutan yang baik, pihak perusahaan diminta bisa menghargai masyarakat.

Mereka tidak boleh lagi seenaknya sendiri. Harus ada musyawarah atau rembug bareng yang melibatkan warga, untuk proses selanjutnya.

“Jangan lagi saja slonang slonong nggak permisi ke lingkungan. Nggak memikirkan dampaknya bagaimana. Kalau kami diajak musyawarah atau rembuk bareng kami tidak akan neko-neko. Jadi kalau mereka mau dihargai orang, ya mereka juga harus menghargai orang lain. Intinya gitu saja,” kata Solekan, Jumat (8/5/2020).

Dampak negatif saat ini sudah dirasakan warga adalah debu, banjir lumpur dan air. Soal ini pihaknya minta ada pembicaraan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Masalah ini harus ada titik temunya. Pihaknya masih tetap menunggu menunggu etikad baik dari perusahaan.

Sementara itu tokoh pemerhati lingkungan di Jepara Didid ES menyatakan langkah penghentian pembangunan pabrik di Sengon Bugel menurutnya bukanlah langkah akhir yang harus dilakukan oleh Pemkab Jepara.

Dalam kasus ini sudah jelas ada pelanggaran secara massif atas UU Lingkungan hidup. Karena itu Pemkab Jepara harus mengambil langkah-langkah lebih tegas.

Pihaknya tidak sepakat jika dalam kasus ini sudah dianggap ‘selesai’ dengan dilakukannya penghentian pembangunan.

Dalam kasus ini ada pelanggaran yang harus ditindak-lanjuti dengan langkah penyelidikan dan penyidikan. Ada kemungkinan beberapa pihak terlibat dalam pelanggaran ini, dan harus ditangani.

“Enak saja kalau hanya dihentikan tanpa ada penanganan lebih jauh. Dalam hal ini sudah ada pelanggaran berat dan dalam aturannya ada sanksi hukumannya. Mestinya begitu, perkara kebijakan itu nanti. Pemkab Jepara secara prosedur harus mengambil tindakan itu. Sehingga tidak timbul kesan permisif, dan lemah di mata investor,” ujar Didid ES.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...