Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Proyek Sengon Bugel Tetap Lanjut, Pengamat: Satpol PP Jepara Beraninya Jangan Hanya ke Anak Punk

MURIANEWS, Jepara – Pengembang kawasan industri di Desa Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Jepara ternyata enggan mengindahkan perintah Pemkab Jepara untuk menghentikan proyek.

Buktinya, proses pembangunan masih tetap jalan hingga menimbulkan kekecewaan kepada warga setempat.

Ketua Aliansi Pemuda Sengon (APS), Solekan menyatakan, pihaknya akan melakukan upaya lain. Pihaknya secara informal, Rabu (6/5/2020) sudah menemui DPRD Jepara.

Selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan meminta bisa melakukan audiensi dengan DPRD Jepara terkait hal ini.

Baca: Proyek Dihentikan, DLH Jepara Tunggu Berkas Pembangunan Kawasan Industri di Sengon Bugel

Sejauh yang diketahuinya, sampai Rabu (6/5/2020) proyek di Sengon Bugel masih berlangsung. Alat-alat berat masih terus melakukan aktivitas membuka lahan yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Hal ini bertentangan dengan apa yang didengarnya, bahwa Pemkab Jepara sudah menghentikan proyek ini sampai ada ijin yang disyaratkan.

“Saya mengentahui, Sekda Jepara kemarin menggelar rapat diikuti oleh OPD terkait, seperti DLH, DPU PR, Satpol PP dan perusahaan pengembang kawasan ini. Hasil rapatnya adalah menyetop proyek ini dan memasang garis polisi sampai ada izin yang jelas. Tapi kenyataannya apa, tidak ada perubahan apapun,” katanya, Rabu (6/5/2020).

Baca: Sekda Jepara Perintahkan Satpol PP Tutup Pembangunan Kawasan Industri di Sengon Bugel

Sementara itu, Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jepara Elida Farikah menyatakan, sesuai dengan hasil rapat di Ruang Kerja Sekda Jepara, seharusnya pengembang menghormati keputusan rapat. Pihak Satpol PP juga seharusnya mengambil tindakan tegas.

”Satpol PP sudah diperintah langsung oleh Bapak Sekda untuk menghentikan proyek itu dengan memasang garis polisi. Saya tidak bisa komentar kalau kejadiannya seperti ini,” terangnya.

Wagub Heru Sudjatmoko saat memberikan dukungan kepada personel Satpol PP di Kabupaten Jepara, Selasa. (Diskominfo Jepara)

Sedangkan pengamat Lingkungan Jepara Didid ES menyatakan seharusnya Pemkab Jepara tidak perlu banyak menggelar rapat dalam masalah ini. Semua sudah jelas bahwa pembangunan pabrik tersebut menyalahi aturan.

Masyarakat butuh ketegasan sikap Pemkab Jepara terhadap persoalan ini. Terlalu banyak rapat menurutnya justru akan berpotensi munculnya banyak konspirasi.

“Sebagai satuan penegak hukum pada jajaran pemerintah daerah, satpol PP seharusnya juga sudah bertindak. Satpol PP ini mbok jangan hanya gagah di pembongkaran komplek karaoke di pantai Pungkruk saja atau garang saat nangkapi anak-anak punk di jalanan. Pada kasus ini keluarkan dong kegagahannya, jangan hanya diam cari aman,” ujarnya.

Baca: Pembangunan Kawasan Industri Masih Jalan Meski Tak Berizin, Warga Sengon Bugel Geram

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Plt Kepala Satpol PP Jepara Heri Yulianto menyatakan pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan kepada pengembang.

Langkah ini sesuai prosedural yang harus dilakukanya. Jika masih terus berlangsung, maka pihaknya akan mengirimkan surat peringatan kedua, sebelum melakukan penutupan paksa.

“Hari ini tadi sudah saya perintahkan untuk melakukan pengecekan. Kami memang belum memasang garis polisi. Kami harus memberikan surat peringatan lebih dulu,” tandasnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...