Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Soal Pembangunan Kawasan Industri Sengon Bugel, Dirapatkan Terus Tapi Tak Ada Tindakan Tegas

MURIANEWS, Jepara – Masyarakat Desa Sengon Bugel masih terus meminta agar Pemkab Jepara bersikap tegas terkait  pembangunan Kawasan Industri di Sengon Bugel, Mayong.

Kalau memang sudah diketahui tidak berizin dan masih terus melakukan proses pembangunan, seharusnya ada tindakan tegas yang diambil oleh Pemkab Jepara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Pemuda Sengon (APS) Solekan. Menurutnya, langkah pemkab saat ini menunjukan adanya ketidak sinkronan kinerja antarlembaga pemerintah.

”Kalau rapat hanya sekedar rapat tanpa ada tindakan tegas, ya kepercayaannya kepada pemerintah bisa luntur. Hari ini tadi saya masih melihat sedikitnya tiga buah dump truk di jalan masuk proyek. Artinya, ya belum ada tindakan,” ujar Solekan, Selasa (5/5/2020).

Sementara itu, tokoh lingkungan Jepara Didid ES  berharap kasus Sengon Bugel ini Pemkab Jepara bisa mengambil kebijakan pro masyarakat.

Menurutnya, dalam beberapa kasus yang sama, Pemkab Jepara selalu mengambil pendekatan yang cenderung mengorbankan kepentingan lingkungan.

Ia juga menilai, pengembang kawasan industri Sengon Bugel itu terlalu berani melakukan proses pembangunan meski belum memiliki izin.

”Biasanya, dalam kasus seperti ini, arah yang muncul adalah menerbitkan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, red). Keluarnya dokumen ini biasanya dianggap sebagai solusi, karena sudah dilakukan pembangunan lebih dahulu,” katanya.

”Padahal DPLH itu diperuntukan untuk perusahaan yang belum memiliki UKL-UPL yang sudah lama beroperasi. Jadi bukan untuk perusahaan baru atau sedang dalam proses pembangunan,” ujar Didid ES, secara terpisah, Selasa (5/5/2020).

Ditambahkannya, kalau ada perusahaan baru, membangun tanpa dilengkapi dokumen lingkungan sebagai syarat, kemudian diselesaikan dengan diterbitkannya DPLH, maka hal seperti ini bisa jadi memang ada unsur kesengajaannya.

Ironisnya, dalam proses pembangunan pabrik besar di Jepara hal seperti ini diduga sering terjadi. Ia pun yakin, para pemangku kebijakan seharusnya juga mengetahui substansi dokumen UKL-UPL dan DPLH.

Sehingga tidak malah  terkesan selalu berlindung pada DPLH yang dikeluarkan karena proses pembangunan fisiknya sudah berlangsung. Ada mekanisme soal sanksi dalam kasus seperti ini.

”Apalagi dalam kasus di Sengon Bugel itu, dari yang saya ketahui ternyata perusahaan yang membangun itu hanya mengajukan dokumen lingkungan operasional pabrik. Sedangkan dokumen untuk kegiatan pra kontruksi dan konstruksi katanya juga belum ada. Sementara perusahaan pemilik lahan bersikeras bagaimana caranya itu bisa berjalan terus. Ini sungguh ironis,” tambah Didid ES.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...