Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pos Belanja Pemkab Kudus Dipangkas Hingga 50 Persen untuk Tangani Corona, Gaji ASN Aman

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal merasionalisasi anggaran belanja di tiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) hingga 50 persen. Anggaran akan dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

Langkah ini diambil menyusul adanya Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020.

Keputusan bersama tersebut berisi tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, semua OPD sudah diminta menyisir anggaran yang akan dipangkas karena terdampak pageblug Covid-19.

“Surat edaran ke tiap OPD sudah kami sampaikan Rabu (15/4/2020) kemarin,” katanya Kamis, (16/4/2020).

Dalam SKB tersebut, jelas Eko, Mendagri dan Menkeu menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah.

Yakni melalui rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang jasa minimal 50 persen, dan rasionalisasi belanja modal minimal 50 persen.

Rasionalisasi sebesar 50 persen dari belanja barang atau jasa dan belanja modal tersebut, tambah Eko, berlaku merata untuk semua OPD. Masing-masing OPD dipersilahkan untuk mengatur mana belanja yang akan dikurangi dan mana yang tetap dipertahankan.

“Kami hanya memberi rambu-rambu sesuai ketentuan dari pusat, masing-masing OPD akan menindaklanjutinya,” jelasnya.

Sementara belanja pegawai, lanjut Eko, berdasarkan ketentuan, gaji ASN masih aman. Dikarenakan rasionalisasi hanya akan dilakukan pada pengurangan tunjangan penghasilan ASN.

Hal tersebut dilakukan agar tidak melebihi tunjangan penghasilan di tingkat pemerintah pusat.

“Dalam SKB tersebut, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemotongan gaji ASN,” katanya.

Sedangkan untuk komponen belanja modal yang dapat dirasionaliasi, lanjutnya, di antaranya pengadaan kendaraan dinas, pembangunan gedung, rehab dan perbaikan gedung, hingga pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, untuk komponen yang bisa dirasionalisasi untuk belanja barang/jasa, meliputi biaya perjalanan dinas, belanja barang habis pakai untuk keperluan kantor, cetak penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan, biaya makan minum rapat.

“Hingga hibah yang diserahkan ke masyarakat,” terangnya.

Diketahui, Pemkab Kudus pada APBD 2020 menetapakan anggaran belanja modal sebesar Rp 297,6 miliar. Serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 393,45 miliar. Sehingga total kedua pos belanja tersebut sebesar Rp 691 miliar.

Jika rasionalisasinya mencapai batas 50 persen, maka kemungkinan akan berkurang mencapai Rp 345,5 miliar. Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19.

 

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...