Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Data Penerima Jaring Pengaman Sosial di Kudus Ditarget Rampung Sebelum Puasa

MURIANEWS, Kudus – Pemkab Kudus akan mengupayakan verifikasi data penerima bantuan jaring pengaman sosial untuk warga terdampak pandemi corona rampung sebelum awal Ramadan.

Pembagian bantuan sosial juga diupayakan akan dimulai setidaknya sebelum bulan puasa mendatang.

“Kami masih mencoba untuk merampungkan. Jika memang tidak cukup waktunya untuk verifikasi, akan langsung kami bagi,” kata Plt Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Sunardi usai rapat koordinasi dengan DPRD Kudus, Selasa (14/4/2020).

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Jaminan Sosial Adji menambahkan, ada empat bantuan sosial yang dikucurkan untuk warga terdampak Covid-19. Yakni yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jateng, APBD Kudus dan Dana Desa.

Keempat bantuan tersebut, lanjutnya, bersifat saling melengkapi. “Masyarakat yang telah menerima bantuan dari APBN tidak bisa menerima bantuan dari sumber lainnya,” ucapnya.

Untuk bantuan yang bersumber dari APBN, lanjutnya, akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per Kartu Keluarga (KK). Dana tersebut akan diberikan melalui progam Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Itu nanti akan diberikan ke 6.573 KK. Penerimanya beda dari PKH,” teranganya.

Kemudian untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah akan berupa cadangan beras 100 ton. Dengan syarat adanya surat keterangan penyerta dari bupati terkait kondisi darurat Covid-19.

“Beras ini nanti akan diberikan untuk para ODP, pasien PDP, pasien positif Covid-19, dan warga miskin dan difabel di zona merah,” tambahnya.

Sementara bantuan dari APBD Kudus melalui Dana Jaring Pengaman Sosial akan diberikan pada sekitar 62 ribu kepala keluarga. Dengan besaran bantuan awal senilai Rp 200 ribu per KK per bulan.

Dengan sasaran jenis pekerjaan seperti tukang ojek, tukang becak, PKL, tukang parkir, difabel, sopir angkot, tukang parkir dan pekerja seni.

“Buruh serabutan, karyawan pasar, pelayan resto, pedagang kecil pelataran pasar hingga tenaga kerja di usaha mikro/sektor informal juga masuk,” ujarnya.

Sedang untuk bantuan dari Dana Desa, tambah Adji, adalah untuk membackup apabila ada warga terdampak yang tidak menerima bantuan dari tiga sumber tadi.

Sementara Komisi D DPRD Kudus mendesak Dinas Sosial P3AP2KB Kudus untuk segera menyelesaikan basis data penerima bantuan sosial warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Kudus. Pasalnya karena hingga kini, basis data masih belum rampung terverifikasi juga.

“Dampak Covid-19 pada perekenomoian sangat terasa, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Pemkab harus memikirkan ini juga,” kata Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...