Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ketua DPRD Minta Pemkab Serius Atasi Pandemi Corona di Jepara

MURIANEWS, Jepara – Ketua DPRD Jepara, Imam Zusdi Ghozali mendadak memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Jepara, Senin (6/4/2020). Pemanggilan ini dilakukan terkait dengan kesiapan Pemkab Jepara dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona yang kini menjadi issu besar saat ini.

Dalam kesempatan itu, Imam Zusdi Ghozali juga mengajak serta Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Dandim 0719 Jepara Letkol Arm Suharyanto dan Kajari Jepara Saiful Bahri. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Kerja Ketua DPRD Jepara ini, pihak DKK dan Disnakertrans dimintai penjelasan mengenai program-program yang ada dalam upaya pencegahan virus corona di Jepara.

”Jadi kami ingin tau sebenarnya apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh Pemkab Jepara ini dalam usaha menanggulangi wabah covid 19 ini. Hari ini kami ingin mendengar apa persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi. Kami butuh masukan dan nanti akan kami sampaikan ke eksekutif Pemkab Jepara,” ujar Imam Zusdi Ghozali, Senin (6/4/2020).

Baca: BPBD Catat Pemudik yang Pulang ke Jepara Mendekati Delapan Ribu Orang

Terutama terkait dengan dampak tak langsung dari krisis corona ini, Imam Zusdi Ghozali berharap segera ada langkah-langkah kongkrit bisa dilakukan Pemkab Jepara. Nelayan-nelayan di Jepara saat ini sudah mulai merasakan dampak, karena harga ikan hasil tangkapan turun drastis.

Besar kemungkinan hal ini terjadi karena terdampak dari penutupan kawasan pariwisata yang dilakukan pemerintah. Restauran-restauran kini sudah banyak yang tutup, sehingga hasil tangkapan nelayan juga tidak terserap dengan harga yang baik. Dampak-dampak tak langsung seperti inilah yang harus segera diantisipasi oleh Pemkab Jepara.

”Sudah saatnya kita kesampingkan masalah-masalah politik-politikan sementara waktu. Sekarang ini bisa tidak kita berbicara untuk kepentingan masyarakat yang sebenar-benarnya. Rakyat sekarang ini menunggu upaya pemerintah untuk meringankan dampak yang mereka rasakan,” tambahnya.

Kepala Disnakertrans Jepara, Eriza Rudi Yulianto dalam kesempatan tersebut menyatakan, sejauh ini sudah ada 10 perusahaan yang melaporkan telah mengurangi pekerja. Mereka menerapkan shif pengurangan jam kerja, dan beberapa sudah merumahkan pekerjanya.

Baca: Cerita Mantan PDP Asal Jepara saat Isolasi Diri: Rajin Minum Vitamin, Berkebun, dan Yakin Sembuh

Langkah tersebut diambil karena negara tujuan ekspor produk mereka sudah melakukan lock down, dan ada pula karena tidak lagi memiliki pasokan bahan baku produksi. Meski demikian pihaknya memastikan, para tenaga kerja yang dirumahkan tetap mendapatkan hak-haknya.

”Kami mengawasi dengan seksama mengenai hal ini. Tenaga kerja tetap mendapatkan haknya meski dirumahkan oleh perusahaan. Sehingga kami yakinkan, masalah sosial akibat hubungan tenaga kerja dan perusahaan, belum menjadi masalah sejauh ini,” ujar Eriza Rudi Yulianto.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Jepara juga meminta agar didirikan Media Centre untuk pelayanan informasi yang jelas bagi masyarakat. Selama ini banyak informasi-informasi yang menurutnya justru menimbulkan keresahan masyarakat. Selain itu juga ada banyak informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jepara, Arif Darmawan menyatakan akan segera menyiapkan keperluan tersebut. Media centre rencananya akan disediakan di lingkungan Pendopo Kabupaten Jepara.

”Nanti kami cari lokasi media centre di sekitar Pendapa Kabupaten Jepara. Karena sesuai SOP kita membutuhkan lokasi yang agak luas agar bisa diseeting berjarak sesuai dengan ketentuan,” ujar Arif Darmawan.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...