Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Geram Wadul BK Soal Dewan Blora Nekat Kunker ke Lombok dan Marah Saat Dicek Kesehatan

MURIANEWS, Blora – Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Blora menyampaikan pengaduan pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Blora, Kamis (26/3/2020). Pengaduan yang disampaikan itu terkait dengan banyaknya dugaan kejanggalan pada kegiatan kunker DPRD Blora ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (16/3/2020) hingga kamis (19/3/2020) lalu.

Termasuk adanya oknum wakil rakyat Blora yang sempat marah-marah ketika hendak diperiksa kesehatannya di Terminal Padangan, Bojonegoro, sepulang dari kunker. Video kemarahan oknum wakil rakyat sempat viral dan menuai kecaman dari banyak pihak.

Pengaduan tertulis disampaikan tiga orang yang mengenakan alat pelindung diri (APD) dari jas hujan. Mereka juga mengenakan masker, kacamata pelindung dan sarung tangan.

Ketiga aktivis ini sebelumnya berjalan kaki dari Sekretariat Geram di Jalan Sumodarsono hingga Kantor DPRD Blora yang jaraknya sekitar dua kilometer. Sesampai di kantor dewan, surat pengaduan diterima oleh Ketua BK Mujoko didampingi Ketua DPRD Blora Dasum.

Dalam perjalanan menuju kantor wakil rakyat, dua orang di antaranya membentangkan spanduk berukuran sekitar 2×2 meter.

Spanduk itu bertuliskan “Kenekatan kunker DPRD Blora ke Lombok dan penolakan pemeriksaan oleh Dinkes adalah bukti tidak adanya empati dan pembangkangan hukum terhadap pemerintah Republik Indonesia, pada penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19.

Baca: Viral Anggota DPRD Blora Tolak Cek Kesehatan Usai Kunker dari Lombok: Kami Bukan TKW

Koordinator Geram Eko Arifianto mengatakan, pihaknya menyampaikan pengaduan ke BK DPRD Kabupaten Blora karena badan ini yang mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tata tertib DPRD.

Menurutnya, ada empat sikap Geram yang disampaikan pada BK DPRD Blora. Yakni, mendesak institusi DPRD yang terdiri atas unsur pimpinan dan anggota agar melakukan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dan daerah, karena telah dengan sengaja melakukan pembangkangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, permintaan maaf juga harus disampaikan pada masyarakat yang merasa tersinggung dengan perkataan oknum anggota dewan, seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang terciderai perasaannya karena seolah-oleh pekerjaannya dipandang sangat rendah.

Geram juga mendesak DPRD Blora memberikan laporan pertanggungjawaban atas hasil yang didapatkan dari kunker ke Lombok. Termasuk dokumentasi yang ada, baik foto maupun video kegiatan kunjungan kerja.

“Kami juga mendorong DPRD menganggarkan dana penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Blora. Terakhir, kami mendorong DPRD Kabupaten Blora untuk melakukan perbaikan kinerja agar menjadi lebih aspiratif, transparan, efisien, akuntabel serta berkualitas,” cetusnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...