Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Penuhi APD, DKK Jepara Habiskan Rp 1,2 Miliar

0 180

MURIANEWS, Jepara – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara diketahui sudah menghabiskan dana Rp 1,2 miliar untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) selama satu bulan terakhir. Meski begitu, APD masih belum cukup. Berdasarkan kakulasinya, penanganganan virus corona atau Covid-19 yang kini menjadi pendemi tersebut masih butuh anggaran Rp 5 miliar di bulan depan.

Kepala DKK Jepara Mudrikatun menyatakan, masalah ketersediaan APD saat ini memang menjadi fokusnya dalam upaya memerangi corona di Jepara. Selain itu biaya operasional bagi para medis dan dokter yang bertugas juga menjadi satu hal krusial dalam hal ini.

“Kami tentu saja akan menjadi bagian terdepan dalam masalah ini. Karena ini memang tupoksi kami. Namun tentu saja, dalam hal ini kami butuh dukungan dari OPD atau lembaga institusi lainnya. Dampak dari virus ini menyebar ke berbagai aspek kehidupan dan perlu ditangani sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” ujar Mudrikatun, Kamis (26/3/2020).

Mudrikatun juga menyatakan, institusi menunggu perintah jika memang harus melakukan pergeseran dari anggaran yang ada. Kebijakan itu akan dilaksanakan jika memang ada instruksi yang bisa melegalisasi pergeseran anggaran tersebut.

Baca: PDIP Jepara Salurkan Bantuan Kacamata Medis

Penanganan virus corona memang menjadi fokus utama DKK Jepara dalam hal ini. Bahkan jika memang sebagian besar anggaran DKK Jepara dialihkan untuk kepentingan ini, pihaknya menyatakan siap dan menunggu instruksi dari pimpinan.

“Kami siap melaksanakan perintah pimpinan. Mari kita sama-sama fokus untuk ini. Harus dilakukan bersama-sama, karena dampak virus ini pada kenyataannya memang meliputi berbagai aspek,” tambahnya.

Sementara itu, Humas DKK Jepara, Muslimin dalam kesempatan yang sama meminta agar penerapan program Social Distancing dan Phisical Distancing bisa disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Saat ini masih banyak warga yang belum mengindahkan program dari pemerintah ini.

“Maksud saya, ya kalau perlu ada ketegasan kalau memang tidak diperbolehkan adanya kerumunan misalnya. Namun juga perlu diberikan pemahaman, untuk sektor tertentu pemerintah tetap berharap bisa terus berjalan. Artinya boleh tetap dilakukan namun dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan kesehatan,” ujar Muslimin.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.