Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Penasehat Hukum Terdakwa Kasus PTSL Alasdowo: Sisa Uang Dibagikan Rata ke Panitia

MURIANEWS, Pati – Sidang perkara lanjutan kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyeret Kepala Desa (Kades) Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti kembali di gelar, Selasa (24/3/2030). Dalam sidang tersebut, agendanya adalah membacakan pembelaan para terdakwa.

Penasehat Hukum terdakwa, yakni RM Armaya Mangkunegara didamingi dua penasihat hukum lainnya mengatakan, sisa biaya PTSL telah dibagikan rata kepada panitia. Bahkan pembagian dilakukan hingga Ketua RT yang telah bersama-sama membantu mengurus sertifikat.

Menurutnya, biaya PTSL bukan inisiatif dari para terdakwa melainkan hasil dari rapat panjang antara panitia dan perwakilan RT di Desa Alasdowo. Dari hasil rapat itu, usulan besaran biaya bervariasi. Hingga akhirnya diputuskan Rp 600 ribu setiap pemohon.

“Sebagian besar warga merasa tidak ada yang dirugikan. Bahkan warga ikhlas tidak meminta apabila ada sisa biaya PTSL. Sebab, program itu sangat membantu. Saat ini warga juga sudah mendapatkan sertifikat tanah. Selama persidangan warga memberikan support kepada terdakwa,” jelasnya.

Tak hanya di persidangan, semua warga Desa Alasdowo tidak mempermasalahkan biaya PTSL. Kecuali pelapor kasus PTSL Ahad Fadoli yang justru melaporkan. Padahal yang bersangkutan belum membayar lunas.

Dia menambahkan, kedudukan terdakwa sebagai panitia PTSL juga tidak jelas. Sebab terdakwa tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebaliknya yang berhubungan dengan masyarakat langsung yakni masing-masing ketua RT.

Pada pembacaan pledoi, dia juga menguraikan dasar hukum PTSL sesuai instruksi presiden, peratuan menteri, SKB tiga menteri, dan surat edaran bupati Pati. Pada SKB tiga menteri, dapat dilihat bahwa apabila biaya PTSL belum dianggarkan dalam APBD, maka biaya-biaya di dalamnya dibebankan kepada pemohon.

“Jangan hanya mengacu pada aturan Rp 150 ribu dan selebihnya tidak boleh bayar. Sekarang yang logis saja. Desa Alasdowo itu di utara Pati sangat jauh dari kota. Berapa transport yang dihabiskan, berbulan-bulan petugas mondar-mandir untuk mengurus sertifikat. Belum biaya seperti materai, biaya patok, dan lainnya. Ini dapat dijadikan pertimbangan,” paparnya.

Aryama berharap uraian pledoi yang dibacakan dapat meringankan hukuman para terdakwa. Jika bisa, terdakwa dapat dibebaskan. Meski demikian, dia mempercayakan sepenuhnya proses di PN Pati. Apabila PN menganggap ada kesalahan personal karena delik penggelapan, para terdakwa siap menganggung konsekuensinya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...