Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Viral Anggota DPRD Blora Tolak Cek Kesehatan Usai Kunker dari Lombok: Kami Bukan TKW

0 843

MURIANEWS, Blora – Aksi sejumlah anggota DPRD Blora yang tak mau diperiksa kesehatan usai menjalani kunjungan kerja (kunker) dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral. Mereka menolak diperiksa di terminal, lantaran baru menjalankan tugas negara, dan bukan tenaga kerja yang datang dari luar negeri.

Aksi ini direkam oleh warga dan tersebar di media sosial hingga viral. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (19/3/2020) malam di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam video yang viral itu, beberapa anggota dewan terlihat cekcok dengan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, yang menyambut kedatangan anggota dewan itu untuk mejalankan permeriksaan terkait Covid-19.

“Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana surat tugasnya. Kita DPR kunjungan ada undang-undangnya,” kata salah satu anggota dewan dalam rekaman.

Mereka juga menanyakan perintah dari mana tim Dinkes itu melakukan pemeriksaan. SOP yang dijalankan tim Dinkes itu pun dinilai tidak tepat.

Mereka itu menolak diperiksa di terminal karena mereka adalah pejabat dan menyebut posisi mereka setingkat bupati.

Usai cekcok, anggota dewan bersama keluarganya itu kemudian masuk kembali ke dalam bus dan menginginkan diperiksa di RSUD Cepu, Blora. Namun, ketika rombongan petugas menunggu di halaman depan RSUD Cepu, bus pengangkut anggota dewan tidak kunjung datang.

Dikutip dari detik.com, Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora Sucipto menyebut, meski ada penolakan pihaknya tetap melakukan pemeriksaan.

Menurutnya, sudah ada 14 orang yang telah diperiksa dan hasilnya negatif Covid-19. Untuk anggota dewan dan keluarganya yang belum diperiksa, tim akan melakukan melakukan pemeriksaan di rumahnya masing-masing.

Untuk yang belum ini akan kami datangi ke rumahnya satu-satu. Statusnya adalah ODP atau Orang Dalam Pemantauan. Kita berharap semoga baik baik saja,” terang Sucipto.

Sementara Anggota Fraksi Demokrat DPRD Blora Iwan Krismiyanto menyebut jika tak semua anggota dewan ikut kunjungan kerja di Lombok. Salah satunya adalah dia.

Dia mengaku tidak jadi ikut kunjungan kerja karena permasalahan tertentu. “Alasan saya tidak ikut karena Nyonya (istri),” terangnya kepada Liputan6.com.

Apalagi kunjungan kerja ke Lombok itu mendapat tentangan dari banyak pihak, lantaran dilakukan di saat Covid-19 tengah menyebar di Indonesia.

Salah satu pihak yang menentang adalah Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Blora. Koordinator GeRaM Eko Arifianto menyebut tak habis pikir dengan langkah anggota DPRD Blora yang tetap nekat melakukan kunjungan kerja.

“Apa yang dilakukan oleh DPRD Blora bukanlah keberanian, namun lebih merupakan sebuah kekonyolan. Ibarat kita bisa berenang, tapi terjun ke sungai yang berarus deras. Seperti halnya puluhan anggota DPRD Blora dalam kondisi sehat, lalu berangkat ke NTB yang statusnya sudah ditetapkan siaga darurat bencana Covid-19. Kira-kira itu berani atau konyol?,” katanya dalam siaran pers yang diterima MURIANEWS.

Ia pun mengaitkan tindakan anggota DPRD Blora itu dengan besarnya anggara kunker DPRD yang mencapai Rp 2,8 miliar.

“Untuk memastikan para anggota DPRD Blora dalam keadaan baik-baik saja dan mencegah risiko penularan Covid-19 usai kunker dari Lombok, Dinkes Blora Jawa harus segera dan serius melakukan cek kesehatan, memantau dan bila perlu mengkarantina seluruh anggota DPRD,” pungkasnya.

 

Penulis: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
Sumber: detik.com, liputan6.com

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.