Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Bupati Tamzil Dituntut Sepuluh Tahun Penjara

MURIANEWS, Semarang – Terdakwa dalam kasus suap jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkup Pemkab Kudus, Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sepuluh tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara.

Selain itu, Tamzil juga dituntut untuk mengembalikan uang hasil korupsinya dengan total Rp 3,1 miliar. Jumlah tersebut didapat dari uang suap Akhmad Shofian sebesar Rp 525 juta. Kemudian sisanya merupakan uang gratifikasi dari sejumlah ASN di lingkup Pemkab Kudus senilai Rp 2,575 miliar.

Jumlah tersebut harus dikembalikan Tamzil sepekan setelah tuntutan dibacakan. Apabila yang bersangkutan (Tamzil) tidak sanggup, maka harta benda milik Tamzil akan disita dan dijual sebagai pengganti. Jika masih tidak bisa menutup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Tamzil,juga dituntut pidana tambahan yakni pencabutan hak politik selama lima tahun. Terhitung ketika Tamzil selesai menjalani masa hukuman pokoknya.

Baca Juga:

Jaksa Penuntut Umum KPK Joko Hermawan meyebut jika Tamzil secara persidangan telah terbukti melakukan kesalahan dengan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Tamzil juga dikenakan pasal alternatif, yakni Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Tamzil terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan,” ucapnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (18/3/2020).

Selain itu, Tamzil juga terbukti menerima suap gratifikasi dan melanggar pasal Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

“Dengan total gratifikasi sebesar Rp 3,1 miliar,” lanjutnya.

Sebagai pemberat atas tuntutan, Joko menyatakan jika perbuatan Bupati Tamzil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tamzil juga dianggap menyalahgunakan kekuasaan untuk berperilaku jahat.

“Serta yang bersangkutan sudah pernah dihukum dan mengaku tidak bersalah selama persidangan,” terangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...