Kamis, 28 Maret 2024

Harga Garam Anjlok, Marwan Desak Pemerintah Lakukan Regionalisasi

Cholis Anwar
Senin, 9 Maret 2020 19:10:49
Marwan Jafar melakukan reses di Rembang (MURIANEWS/Istimewa)
MURIANEWS, Rembang - Harga garam grosok di tingkat petani, sampai saat ini masih rendah. Bahkan untuk menutup ongkos produksi pun, para petani masih kesulitan. Persoalan ini direspon oleh Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. Pada saat lawatan ke Rembang dan Pati, pihaknya mendapatkan banyak aduan dari para petani garam karena harganya. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu mengatakan, perlu adanya penanganan pemerintah atas masalah garam. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan (regionalisasi). "Regionalisasi akan membuat penanganan lebih cepat. Cakupan wilayah yang lebih terbatas akan menjadikan penanganan lebih efektif," ujarnya di sela reses di Rembang, Senin (9/3/2020). Dia menekankan, Rembang dan Pati adalah dua daerah penghasil garam terbesar di Jawa Tengah. Bahkan keduanya juga merupakan pemasok garam nasional. Dengan adanya regionalis itu, pemerintah dapat memproteksi petani garam. Misalnya dimulai dengan edukasi, pendampingan, hingga distribusi. Temasuk mengambil peran dalam advokasi harga. Menurutnya, ada dua permasalahan garam yang muncul setiap tahunnya. Pertama adalah harga yang anjlok dan yang kedua adalah anggapan bahwa garam rakyat kualitasnya masih rendah, sehingga tidak masuk pada garam industri. Kualitas garam rakyat masih sering disebut di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) lantaran kadar NaCl kurang dari 94 persen. Padahal standar untuk garam konsumsi berkadar NaCl paling tidak 94 persen dan garam industri memerlukan kadar NaCl di atas 97 persen. "Fasilitasi dan pendampingan kepada petani garam perlu lebih ditingkatkan. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) agar semua garam petani benar-benar memenuhi SNI," tegasnya. Lebih dari itu, program pemberdayaan petani harus didukung dengan kebijakan lain, seperti pembatasan impor garam. Pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil langkah impor. "Jadi, edukasi, pemberdayaan dan pendampingan kepada petani garam untuk memacu kualitas harus berjalan efektif sehingga dapat menekan impor garam," tutupnya.   Reporter: Cholis Anwar Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar

Berita Terkini