Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

OPINI

Sudahkah APBD Kudus Berpihak Pada BCB?

0 193
Moh Rosyid *)

RODA pembangunan nasional dan daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang dikenal APBN/APBD. Tiap unit teknis di daerah pun (UPTD) memiliki anggaran kerja. Dalam konteks Kudus sebagai kota yang memiliki kekhasan berupa ragam peninggalan benda cagar budaya (BCB) sudahkah mendapat porsi penganggaran yang ideal?.

Berapa persen anggarannya untuk perawatan BCB?, BCB mana saja yang didanai untuk dirawat?. Bandingkan dengan dana renovasi infrastruktur, misalnya pavingisasi kawasan kota dan simpang tujuh pada tahun anggaran lalu, padahal kondisinya masih baik, hanya diubah dengan “warna” keramiknya sajakah?.

Ketidakpedulian pada BCB sebagai penanda bahwa BCB bagi Pemda Kudus dan DPRD Kudus dianggap tidak penting. Mengapa? 1) kurang menghargai situs yang bernilai sejarah, 2) segala sesuatu diukur dengan uang/income daerah dan yang hasilnya kasat mata (infrastruktur), 3) tak terbiasa mikul duwur mendem jero (menghormati) karya leluhur yang adiluhung.

Dampaknya, menjadi insan yang gagal dalam berbudaya. Padahal orang asing meneliti dan memahami Kudus besrta BCB-nya, mengapa tuan rumah acuh tak acuh ya?.

Mengapa ini terjadi?. Perlunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memahamkan diri muatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Setelah paham, disosialisasikan pada pemimpian daerah, UPTD, kepala sekolah/madrasah, tokoh agama dan masyarakat, pemangku makam wali dan makam leluhur di Kudus. Akar persolannya adalah kedua UU tersebut masih asing, sehingga perlu langkah nyata dan dievaluasi oleh bupati dan pejabat yang berwenang.

Dipahaminya muatan dua UU tersebut, diharapkan  warga memahami bahwa menemukan BCB mendapat kompensasi (uang) dari pemda, mencuri, merusak, mengubah BCB pun mendapat sanksi hukum.

Bila kesadaran warga dan pemimpinnya didasari memahami muatan dua UU tersebut, maka peninggalan BCB bernilai sejarah di Kudus lestari dan layak mendapat sebutan kota budaya, semoga pemimpin dan warganya berbudaya. Nuwun. (*)

 

*) Penulis adalah dosen IAIN Kudus

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.