Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Kudus Naikkan Target Penerimaan PBB Jadi Rp 34,15 Miliar

MURIANEWS, Kudus – Target penerimaan pajak bumi bangungan (PBB) oleh Pemkab Kudus tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 34,15 miliar. Jumlah tersebut, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 23 miliar.

Selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang dicetak tahun ini juga lebih banyak. Dengan total mencapai 389.735 lembar, sedangkan tahun 2019 tercatat hanya 388.186 lembar SPPT PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono mengungkapkan, penetapan kenaikan target tersebut disusun dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi perekonomian dan dampak inflasi terhadap nilai properti di Kabupaten Kudus.

“Kami optimistis tahun ini bisa mencapai target penerimaan PBB karena tahun ini juga mulai diberlakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” katanya saat sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan di Pendapa Kabupaten, Selasa (3/3/2020).

Eko merincikan, dari 395.000 wajib pajak, lanjut dia, terdapat 425 wajib pajak yang akan mengalami kenaikan hingga 100 persen. Untuk NJOP PBB dengan nilai sampai dengan Rp 1 miliar, tarif pajaknya 0,1 persen dan di atas Rp 1 miliar tarif pajaknya 0,2 persen.

“Kami juga akan memberikan penanganan khusus terhadap wajib pajak yang terkena kenaikan pajak lebih dari 100 persen,” ujarnya.

Eko mengatakan, terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penyesuian tersebut. Yakni kapasitas masyarakat pemilik properti menjadi lebih tinggi karena nilai agunan semakin mendekati harga pasar.

Selain itu, penyesuaian juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga ketersediaan dana untuk pembangunan daerah bisa yang lebih banyak.

Sementara Pelaksana Tugas Bupati Kudus Hartopo mengingatkan kepala desa untuk mengajak masyarakat hingga tingkat RT untuk membayar pajak tepat waktu. Sehingga tidak ada warga yang dikenai denda telat pajak.

“Bagi wajib pajak yang terlambat membayar, maka akan dikenakan denda 2 persen per bulan selama 24 bulan,” lanjutnya.

Sedang untuk perusahaan, Hartopo menyarankan untuk melaksanakan sistem reward and punishment. Sehingga pelaku usaha bisa tertib dalam membayarkan pajak. “Itu untuk pemicu mereka membayar pajak,” terangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...