Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Temui DPRD, Pengusaha Karaoke di Jepara Minta Perda Karaoke Ditinjau Ulang

MURIANEWS, Jepara – Para pengusaha hiburan karaoke di Jepara yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Karaoke Jepara (PPKJ), meminta dilakukan peninjauan ulang atas Perda No 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Pariwisata. Permintaan ini disampaikan mereka saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Jepara, Senin (2/3/2020).

Dalam Perda No 9 Tahun 2016, memang diatur mengenai bagaimana usaha karaoke bisa dilakukan di wilayah Jepara. Perda ini menurut PPKJ dinilai memberatkan para pengusaha karaoke skala kecil. Karena syarat yang diterapkan dalam Perda tersebut hanya bisa untuk restaurant dan hotel minimal bintang dua.

Ketua PPKJ Sukrisno Adi, dalam kesempatan itu menyatakan para pengusaha karaoke membutuhkan solusi. Melalui usaha karaoke, selama ini mereka mendapatkan penghidupan. Selain itu ada banyak keluarga yang juga bergantung pada usaha ini. Sejak dilakukan pelarangan, pihaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing.

“Kami kira banyak warga yang juga menggantungkan hidup dari usaha karaoke ini. Kami juga tentu berkeinginan bisa memberi kontribusi untuk PAD Jepara dari sektor ini. Kami kira untuk keadilan kami kira perlu dilakukan judicial review atau peninjauan ulang Perda ini. Kami mohon eksekutif atau legislatif di Pemkab Jepara bisa me-review soal Perda ini,” ujarnya di Gedung DPRD Jepara, Senin (1/3/2020).

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Kepala Bidang Penegakan Perda di Satpol PP Jepara, Anwar Sadat menegaskan tetap akan konsen sesuai tupoksinya. Selagi Perda No 9 Tahun 2016 masih berlaku, maka pihaknya tetap melaksanakan penegakan Perda tersebut.

“Tugas dan fungsi kami adalah menegakan Perda, jadi selagi memang masih berlaku, maka kami akan mengambil sikap tegas dalam persoalan ini. Tidak sesuai aturan ya harus ditertibkan,” ujar Anwar Sadat.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jepara Moh Siroj menyatakan DPRD Jepara dalam hal ini adalah wakil rakyat dan akan selalu menampung aspirasi masyarakat. Usulan dari PPKJ menurutnya tetap akan ditampung dan akan disampaikan ke pimpinan DPRD Jepara untuk bisa dibahas.

Pimpinan DPRD Jepara akan memanggil fraksi-fraksi untuk membahas masalah ini  dan jika memang disepakati, usulan akan dibawa ke Bapemperda. Melalui Bapemperda selanjutnya usulan ini akan digodog dan dibahas bersama. Dalam proses ini tentu saja akan dipertimbangkan juga masukan dari berbagai pihak terkait.

“Masukan dari banyak pihak itulah yang nantinya akan dibahas dan menjadi dasar bagi DPRD Jepara untuk mengjaji ulang. Setelah itu baru masuk ke Prolegda, dan dibahas drafnya,” ujar Moh Siroj, memberikan jawaban.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...