Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ratusan Warga Geruduk DPRD dan Kejari Blora Desak Penuntasan Kasus Korupsi Kunker Dewan

MURIANEWS, Blora – Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Mayarakat Anti Korupsi melangsungkan aksi demonstrasi, Selasa (25/2/2020). Aksi dilangsungkan dengan menggeruduk Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Blora.

Adapun tuntutan dalam aksi ini adalah meminta kepada aparat untuk menuntaskan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sudah dilakukan selama ini. Antara lain, kasus dugaan korupsi kunker DPRD Blora periode 2014-2019.

Pada titik pertama, para aktivis antikorupsi meminta Ketua DPRD Blora HM Dasum untuk menemui para pendemo. Mereka meminta pakta integritas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Tidak lama kemudian, Dasum mendatangi truk komando dan menyatakan dukungannya atas upaya pemberantasan korupsi di Blora. Didampingi Kapolres Blora AKBP Antonius Anang, ia pun ikut berorasi dan menyatakan dukungannya.

Dari gedung wakil rakyat, aksi demonstrasi berlanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri Blora. Sepanjang perjalanan massa terus meneriakkan yel-yel anti korupsi, dan meminta penegakan hukum yang tegas untuk pelaku korupsi.

”Tegakkan supremasi hukum, lanjutkan penanganan korupsi-korupsi di Blora yang mandeg. Kedepankan kepentingan masyarakat dan Bangsa, untuk keadilan semuanya,” teriak massa.

Tidak lama berselang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora keluar dari kantornya untuk menemui massa dan membacakan pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh kajari.

Koordinator umum aksi demonstrasi Ari Prayudhanto mengungkapkan, pihaknya mendesak perkara dugaan korupsi kunker DPRD periode 2014-2019 yang tengah diproses oleh pihak Kejaksaan agar cepat segera diselesaikan dan dituntaskan.

“Ketua DPRD Blora telah sepakat mendorong penuntasan perkara tersebut. Begitu pula dengan pihak Kejaksaan. Sampai sejauh ini, pihak Kejari tadi bilang, kalau perkara tersebut hanya menunggu hasil audit dari BPKP,” jelasnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha