Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kasus Bupati Tamzil Disebut Tak Jadi Penyebab Sepinya Pelamar Lelang Jabatan di Kudus

0 675

MURIANEWS, Kudus – Proses lelang jabatan untuk posisi empat kepala dinas di Kabupaten Kudus masih kosong pelamar sejak dibuka pada 10 Februari 2010 lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo memastikan jika hal itu bukan pengaruh kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil.

Lelang jabatan kali ini dibuka untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Hartopo menyebut, jika kasus yang juga menyeret Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto dan mantan Plt Sekretaris BPPKAD Kudus Akhmad Shodian itu tak akan berimbas pada minat pelamar.

“Itu (kasus Tamzil) tidak akan memengaruhi minat peserta,” ucapnya Rabu (19/2/2020) pagi.

Hartopo pun memperkirakan masih sepinya pelamar, dikarenakan sejumlah persyaratan. Seperti  adanya persyaratan terkait telah menduduki jabatan atau memiliki pengalaman pada bidang yang didaftar setidaknya lima tahun.

“Karena itu kami membuka kesempatan selebar-lebarnya semua pendaftar,” ujarnya.

Pihaknya juga mempersilahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar Pemkab Kudus untuk ikut berkompetisi dan mengisi empat jabatan eselon II yang kosong. Kini empat OPD tersebut masih dipimpin oleh Plt.

Baca: Lelang Empat Jabatan Kepala Dinas di Kudus Masih Belum Ada Pelamar

Apabila pendaftar pada satu OPD tidak mencukupi, lanjut Hartopo, maka pelaksanaan rekrutmen akan ditunda. “Kalau tidak ada yang mendaftar ya pelaksanaannya ditunda. Jadi sementara jabatannya dipegang Plt,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKPP Catur Widyatno menambahkan, jika pelamar kurang dari tiga orang, maka proses seleksi di jabatan tersebut tidak dijalankan.

Hal tersebut dilakukan karena dalam perjalanan seleksinya, akan dicari tiga terbaik untuk memasuki proses akhir seleksi.

“Yakni wawancara dengan bupati untuk selanjutnya direkomendasikan ke Kemendagri melalui gubernur,” jelasnya.

Untuk alur, tambahnya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan rekam jejak oleh pansel. Dilanjutkan dengan uji assesment di Mabes Polri, dan melakukan uji presentasi serta pembuatan makalah. “Sudah ada jadwal-jadwalnya, pelaksanaan akan sesuai jadwal,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.