Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PPKJ Klaim 130 Orang Gantungkan Hidup di Karaoke Jepara

0 97

MURIANEWS, Jepara – Para pemilik usaha karaoke di Jepara yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Karaoke Jepara (PPKJ) berharap bisa dilakukan peninjauan ulang atas Perda Jepara Nomor 9 Tahun 2016. Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata tersebut, secara inklusif juga mengatur mengenai kegiatan usaha karaoke.

Tarto W, Pengacara PPKJ mengatakan, saat ini ada 130 orang yang menggantungkan hidupnya pada usaha karaoke di Jepara. Jumlah tersebut adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam usaha ini. Sedangkan pihak lainnya yang terkait, jumlah tentu ada lebih banyak lagi.

Perda Nomor 9 Tahun 2016 menurutnya tidak adil dan mengandung unsur diskriminatif. Ada pasal-pasal yang membatasi para pemilik usaha karaoke untuk bisa tetap melanjutkan usahanya. Di antaranya adalah pasal mengenai pihak yang bisa melakukan usaha ini hanya hotel bintang dua.

”Syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut memberatkan para pemilik usaha karaoke. Padahal dalam sejarahnya, mereka sudah lebih dulu melakukan usaha karaoke dibanding lahirnya Perda tersebut. Kami kira harus dilakukan peninjauan ulang terhadap Perda tersebut,” ujar Tarto W, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga:

Setelah Pemkab Jepara bergeming terhadap keinginan para pemilik usaha karaoke agar bisa dibuka kembali, PPKJ berharap bisa bertemu dengan pimpinan DRPD Jepara. Surat untuk bisa beraudiensi dengan DPRD Jepara sebenarnya juga sudah dikirimkan. Namun hingga Jumat (14/2/2020) belum ada jawaban dari DPRD Jepara.

Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Jepara, Heri Yulianto mempersilahkan para pemilik usaha karaoke jika ingin mengajukan peninjauan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2016. Jika memang hal itu dirasakan merugikan mereka, sebagai warga negara mereka berhak menyampaikan keberatan, dan menempuh upaya sesuai aturan hukum yang ada.

Dalam hal ini, posisi Satpol PP Jepara sebagaimana tupoksi dan kewenangannya adalah wajib menegakan Perda yang ada. Karena itu, sejauh belum ada perubahan aturan dan belum ada ijin dari para pemilik usaha karaoke, maka pihaknya harus melakukan tindakan tegas.

”Kami tetap berkomitmen untuk menegakkan Perda. Karena memang itulah tugas dan kewajiban kami. Di sisi lain kami juga menghargai langkah-langkah yang akan diambil oleh kawan-kawan pemilik usaha karaoke. Sebagai warga negara mereka tentu berhak untuk mengajukan keberatan, jika memang mereka merasa dirugikan. Silahkan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Heri Yulianto.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.