Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Tak Terdaftar JKN, Warga Miskin di Kudus Bisa Gunakan SKTM

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memberikan kelonggaran bagi warga miskin yang belum tercover di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditanggung pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI).

Warga miskin di Kudus tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis, meski tak memiliki KIS. Yakni dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Joko Dwi Putranto mengatakan, warga miskin tak perlu khawatir soal tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk biaya kesehatan mereka.

“Mereka (warga miskin) masih bisa mendapat pengobatan gratis walau tak tercover di JKN PBI dengan menggunakan SKTM,” ucapnya Kamis (13/2/2020).

Untuk teknis pemberian SKTM, kata Joko,  warga miskin bisa meminta surat tersebut pada pemerintah desa.

Kepala Desa se Kabupaten Kudus pun telah dikumpulkan guna menghindari miss komunikasi siapa yang berkenan mengeluarkan SKTM. “Karena kemarin sempat simpang siur,” ucapnya.

SKTM, lanjut Joko, kemudian bakal diverifikasi di basis data milik Dinas Sosial P3AP2KB Kudus. Walau demikian, jika memang sakitnya benar-benar parah dan tiba-tiba, pihak keluarga bisa mengurusnya ketika sudah mendapat perawatan atau selama menjalani perawatan. “Jadi bisa mendapat perawatan dulu apabila darurat,” katanya.

Sementara untuk total warga miskin yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan sebagai peserta JKN PBI sesuai hasil verifikasi berjumlah 47.000 orang. Mereka yang didaftarkan sebagai peserta JKN PBI tidak hanya berasal dari pemegang kartu JKN-KIS sebelumnya. “Ada pula warga yang berobat di rumah sakit menggunakan  SKTM dari BDT,” terangnya.

Meskipun anggaran yang tersedia untuk membiayai masyarakat miskin di luar anggaran JKN PBI hanya tersedia Rp3,5 miliar, kata Joko, hingga kini belum ada klaim.

Sehingga masyarakat miskin tetap akan mendapatkan pelayanan pengobatan secara gratis. “Masyarakat miskin bisa memanfaatkan ini,” terangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...