Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Hampir Semua Galian C di Jepara Ilegal, DPMPTSP Dampingi Pengurusan Izin Tambang

MURIANEWS, Jepara – Praktik penambangan galian C di Kabupaten Jepara tersebar di beberapa titik. Hampir seluruhnya diketahui tak mempunyai legalitas yang sesuai.

Proses perizinan untuk kegiatan pertambangan Galian C, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Karena itu, para pemilik tambang Galian C di wilayah Kabupaten Jepara diminta untuk bisa mengurusnya ke pemprov.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jepara Heri Yulianto, kewenangan ini sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Terkait dengan persoalan penambangan Galian C di Jepara, pihaknya dalam hal ini siap memberikan pendampingan.

Pesiapan untuk memberikan pendampingan ini juga sudah disampaikan secara langsung kepada penambang Galian C di Bumi Harjo, Keling, Jepara yang hadir beraudiensi dengan Forkopinda di Gedung DPRD Jepara.

Karena memang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan izin, maka dalam hal ini pihaknya hanya bisa menawarkan langkah pendampingan.

“Tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk penambang di Bumi Harjo saja. Kami sudah diinstruksikan untuk memberikan pendampingan kepada semua pemilik usaha tambang Galian C di Jepara yang belum berizin. Tugas ini tentu siap kami laksanakan,” ujar Heri Yulianto, Kamis (13/2/2020).

Disinggung mengenai syarat-syarat pengurusan izin tambang Galian C, Heri Yulianto menyatakan ada beberapa hal. Di antaranya adalah mengurus dokumen Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), kemudian juga harus menyiapkan rencana pascapenambangan.

Baca juga: 

Untuk pasca penambangan atau perbaikan lingkungan, wajib dilakukan agar lingkungan tidak rusak. Kemudian juga harus ada izin lokasi, di mana kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan.

Misalkan seperti penambangan Galian C di Bumi Harjo, maka diperlukan izin dari Perhutani karena lahan yang ditambang berada di kawasan milik Perhutani.

“Detail syarat-syaratnya saya tidak ingat semuannya. Namun seperti yang sudah disampaikan, kami siap memberikan pendampingan. Memang seperti itulah yang bisa kami laksanakan dalam kerangka tupoksi institusi di kami,” tambah Heri Yulianto.

Dari puluhan tambang yang beroperasi di wilayah Jepara, diketahui hampir semuanya ternyata tidak memiliki izin. Kondisi ini memprihatinkan mengingat penambangan juga memberi dampak pada lingkungan.

Kegiatan penambangan pada akhirnya juga menimbulkan benturan kepentingan antara penambang dan pihak lain yang merasa dirugikan. Situasi ini memang memerlukan pemikiran serius untuk bisa mendapatkan jalan keluarnya.

Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...