Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Gara-Gara Selingkuh, Dua PNS di Kudus Diturunkan Pangkatnya

MURIANEWS, Kudus – Sebanyak empat pejabat negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kudus mendapat sanksi penurunan eselon hingga pemecatan dari Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kudus akibat sejumlah pelanggaran berat.

Dua orang ASN yakni WN dan AS mendapat sanksi pemecatan. AS ini merupakan inisial untuk Akhmad Shofian, mantan Plt Sekretaris BPKAD Kudus yang divonis 2,2 tahun akibat suap jual beli jabatan

Sedang dua orang ASN lainnya yakni AA dan SR mendapat hukuman indisipliner dengan penurunan tingkat eselon, karena masalah perselingkuhan.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Catur Widyatno mengatakan jika hukuman mulai berlaku sejak awal Febuari 2020 ini.

Untuk kasus pemecatan AS dan WN, Catur menyebut jika mereka tak bisa mengajukan pensiun dini.

AS, lanjut Catur, tidak bisa mengajukan pensiun dini karena kasus hukum yang menimpanya. Sedang WN, tidak bisa mengajukan pensiun dini karena masa pengabdiannya kurang dari 50 tahun.

“AS sebenarnya bisa, tapi karena kasusnya jadi tidak bisa mengajukan pensiun dini,” katanya.

Baca: Penyuap Bupati Kudus Akhirnya Dipecat dari PNS

Sementara SR dan AA yang mendapat sanksi indisipliner dengan penurunan pangkat, masa hukumannya akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Nominal tunjangan pun akan diturunkan selama tiga tahun juga. “Setelah tiga tahun akan dikembalkan ke semula,” jelasnya.

Untuk AA, lanjut Catur, yang sebelumnya berpangkat IVC diturunkan menjadi golongan IVB. Sedang SR yang semula IIID menjadi IIIC.

Dua orang tersebut terlibat dalam kasus perselingkuhan. Kasus ini sudah terjadi lima tahun yang lalu. “Kasusnya memang sudah lama, keputusannya baru per tanggal 1 Febuari 2020,” ucapnya

Untuk memberikan sanksi tersebut, Catur mengakui jika ada proses yang berat. “Banyak proses yang dipertimbangkan, jalannya terjal karena selama ini tidak ada yang berani memprosesnya,” terangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...