Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ganjar Sebut Isu Warisan Pilpres Hingga Hoaks Bisa Picu Panasnya Pilkada di Jateng

0 87

MURIANEWS, Magelang – Pada September 2020 mendatang, sebanyak 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada dua kerawanan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Dua titik kerawanan itu menurut dia yakni berbasis isu lokal dan siber. Ini dikatakan Ganjar dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 TNI-Polri Jawa Tengah di Hotel Atria, Magelang, Kamis (6/2/2020).

Rapim ini dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel, Pangdam IV/ Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi, serta jajaran kapolres dan dandim di seluruh Jateng.

Ganjar menyebut, isu lokalitas yang bisa memicu panasnya situasi di antaranya isu warisan politik sebelum pilkada, seperti pilpres hingga pilkades.

“Kami mengidentifikasi seluruh potensi persoalan yang sifatnya lokal, kami sampaikan semuanya indikasi-indikasi yang mesti diamankan,” kata Ganjar.

Sementara isu siber terkait masalah siber yakni beredarnya informasi hoaks. Untuk pengamanan siber, Ganjar menyebut bakal dilakukan patroli yang digawangi oleh pihak kepolisian.

Dia berharap masyarakat tidak memancing ataupun terpancing oleh isu-isu di media sosial yang belum jelas juntrungannya.

“Semua masih potensi. Ini yang kita waspadai. Tapi kalau kita lihat, sekarang secara nasional sudah adem ayem semoga ini menular ke daerah. Tapi ya jangan mancing-mancing,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan pihaknya bakal menerjunkan dua pertiga kekuatan. Selain itu Kodam IV/Diponegoro juga akan mem-backup sebanyak sepertiga pasukan dari total 26 ribu personel.

“Isu lokal akan sangat beragam, saya minta Kapolres Dandim, KPU dan Parpol harus bekerja sama. Bukan hanya konvensional, karena itu tidak mungkin. Harus digital, medsos terutama,” kata Rycko.

Pihak pengelola keamanan, khususnya kepolisian dan berkaitan dengan siber, lanjut Rycko, perlu mengadakan patroli siber sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Patroli siber sudah ada direktorat siber. Sekarang rutin patroli. Hampir semua wilayah merata rawan,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.