Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

OPINI

Nasib Sarjana Perguruan Tinggi Islam dalam CPNS

0 666
Taqorrub Ubaidillah, M.Sc. *)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) belum lama ini merilis Pengumuman Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang informasi penerimaan CPNS 2019. Rencananya mulai bulan November 2019 hingga bulan April 2020 akan dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS serentak se-Indonesia.

Terdapat 68 Kementerian/Lembaga Negara dan 462 pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang membuka keran rekrutmen CPNS. Total kebutuhan pegawai seluruhnya adalah 152.286 formasi.

Mekanisme dan peraturan seleksi CPNS juga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PermenpanRB Nomor 23 dan 24 Tahun 2019 yang mengatur jalannya proses rekrutmen CPNS 2019. Dan saat ini (Januari-Februari 2020) proses seleksi sudah mulai masuk tahap kedua, yaitu tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Tes (CAT), setelah sebelumnya sudah dilaksanakan seleksi berkas administrasi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri atau swasta merupakan perguruan tinggi yang memiliki karakteristik yang bernuansa Islami, mulai dari nama jurusan, sebaran kurikulum, sampai kultur sosial akademik di lingkungan kampus. Dan sebagian besar PTKI bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Nama jurusan di lingkungan PTKI memang berbeda dari jurusan/prodi perguruan tinggi umum, tapi sebenarnya sama maksudnya. Misalnya saja jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sama dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), jurusan Manajemen Pendidikan Islam sama dengan Manajemen Pendidikan, dan jurusan Tadris IPS sama dengan Pendidikan IPS. Ditinjau dari aspek kurikulum sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya ada penambahan mata kuliah keislaman dalam jurusan PTKI.

 

Nasib Lulusan

Persoalan muncul ketika ternyata pemerintah pusat dan daerah belum seluruhnya mengakui eksistensi sarjana lulusan PTKI dalam seleksi penerimaan CPNS. Pemerintah masih membedakan nama jurusan/prodi pada kualifikasi pendidikan dalam rekrutmen CPNS.

Seperti seleksi penerimaan CPNS 2019 Kabupaten Kudus (Pengumuman Nomor: 811/5154/26.00/2019), yang mana hanya mengakomodasi jurusan PGSD pada formasi guru kelas SD. Padahal di Kudus sendiri ada kampus IAIN Kudus yang mencetak lulusan PGMI.

Sejauh pengamatan penulis, para lulusan PTKI hanya bisa melamar CPNS Kemenag, yang tentunya peluangnya relatif kecil, karena di sana juga harus berkompetisi dengan para lulusan jurusan kampus umum. Inilah yang kemudian perlu memperoleh perhatian serius bagi kita semua.

Terlebih lagi, stigma di masyarakat beranggapan bahwa lulusan PTKI tidak laku di dunia kerja. Tentu asumsi seperti itu perlu diluruskan, mengingat jurusan PTKI tidak kalah bagus kualitasnya dengan jurusan perguruan tinggi umum. Malah ada nilai plus ketika mengenyam pendidikan di PTKI, karena ada muatan kurikulum keagamaan yang tidak sedikit di dalamnya, yang tentu saja tidak banyak diperoleh di perguruan umum.

 

Perlu Disejajarkan

Sudah sayogyanya para pimpinan PTKI memikirkan nasib para alumninya. Tidak sedikit di antara alumni PTKI yang ingin menjadi abdi negara dan ingin berkompetisi dengan para alumni perguruan tinggi umum dalam seleksi penerimaan CPNS.

Jika sampai saat ini jurusan PTKI belum diakui oleh pemerintah pusat/daerah, tentu mereka akan gugur terlebih dahulu dalam seleksi administrasi, sebelum ikut bertanding dalam tes SKD dan SKB. Sehingga hal ini cukup merugikan bagi para alumni PTKI.

Perlu adanya sosialisasi dan audiensi antara stakeholder, dalam hal ini para pimpinan PTKI dengan pemerintah pusat (KemenpanRB dan BKN) dan pemerintah daerah (BKD provinsi/kabupaten/kota). Para pimpinan PTKI perlu memberikan masukan dan rekomendasi terkait kualifikasi pendidikan dan formasi CPNS di lingkungan instansi pusat dan daerah.

Jurusan di lingkungan PTKI perlu disejajarkan dengan jurusan perguruan tinggi umum dalam kualifikasi pendidikan. Sehingga alumni jurusan PTKI bisa diakomodir dalam rekrutmen CPNS 2019 saat ini dan yang akan datang.

Harapannya, ketika jurusan PTKI mempunyai kesempatan yang sama dengan jurusan perguruan tinggi umum dalam seleksi penerimaan CPNS, potensi masalah yang akan timbul di kemudian hari bisa diredam sekecil mungkin. Dan sila ke lima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” benar-benar terwujud, tidak hanya sebagai slogan saja. Semoga!. (*)

 

*) Dosen Tadris IPS IAIN Ponorogo

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.