Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pengusaha Karaoke di Jepara Diberi Waktu Enam Hari Lengkapi Perizinan

MURIANEWS, Jepara – Para pengusaha karaoke di Jepara diberi waktu enam hari untuk melengkapi izin pendirian hiburan karaoke di Kota Ukir. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemkab yang disampaikan Satpol PP saat pemberian sosialisasi Perda No 9 Tahun 2016.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Jepara Heri Yulianto menegaskan, pihaknya hanya menjalankan amanat Perda No 9 Tahun 2016. Karena itu, sesuai dengan rencana, pihaknya tetap memberikan waktu enam hari untuk mereka segera melengkapi syarat dan perizinannya.

“Enam hari lagi kami akan melakukan inspeksi di lapangan. Apakah sudah ada penyesuaian dan kelengkapan administrasinya akan kami cek. Jika tidak ada perubahan, maka kami tentu akan mengambil tindakan tegas,” ujar Heri Yulianto, Rabu (29/1/2020).

Dikatakan oleh Heri Yulianto, kondisi usaha karaoke yang saat ini ada di Jepara bertentangan dengan Perda No 9 Tahun 2016 dan Perda No 2 Tahun 2003 Jo Perda No 4 Tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol. Sebagian besar usaha karaoke berdiri sendiri dan bukan sebagai bagian pendukung fasilitas hotel atau restaurant.

Usaha ini juga dilakukan dengan ruangan tertutup, kedap suara, dan gelap. Juga ada sejumlah pemandu karaoke yang disediakan untuk menemani tamu. Ditambah lagi adanya penjualan minuman beralkohol.

“Kondisi ini menimbulkan potensi keresahan warga karena room karaoke cenderung disalahgunakan untuk berbuat mesum atau prostitusi terselubung. Potensi lainnya adalah dipekerjakannya anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke. Selain tentu saja peredaran minuman beralkohol menjadi semakin marak,” tegas Heri Yulianto.

Satpol PP Jepara dalam hal ini juga memahami semua warga masyarakat khususnya pemilik usaha karaoke memiliki hak untuk keberatan atas kebijakan ini. Mereka dipersilahkan menempuh cara-cara atau jalur-jalur hukum yang dimungkinkan.

Sejauh ini Satpol PP hanya meletakan dasar hukum yang sudah ada untuk bertindak dan melakukan kebijakan. Selebihnya, pihaknya berharap semua pihak memahami situasi dan kondisi yang ada.

 

Reportee: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...