Jumat, 29 Maret 2024

Ketua DPRD Kudus Sebut Banyak Orang Kaya Dablek Minta Bantuan Pemerintah

Dian Utoro Aji
Jumat, 24 Januari 2020 15:40:39
Ketua DPRD Kudus Masan. (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji)
MURIANEWS, Kudus - Ketua DPRD Kudus Masan menilai data orang miskin di Kabupaten Kudus tidak masuk akal. Pasalnya data angka kemiskinan dengan jumlah penerima bantuan miskin tidak berbanding lurus. "Menjadi persoalan, jika kita mau membuka mata. Bahwa kita hadapi orang yang dablek. Orang punya duit. Tapi seperti kesehatan ini jaluk (minta) ditanggung oleh pemkab," katanya, Jumat (24/1/2020). Ia mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan beberapa instansi terkait. Seperti Dinas Sosial, RSUD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. "Kami coba diskusikan. Ternyata jumlah warga yang ditanggung kesehatan lewat JKN-PBI dari pemkab hingga provinsi mencapai 300 ribu orang," jelasnya. Hal tersebut, menurutnya tidak sebanding dengan jumlah warga miskin di Kudus berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Masan menyebut data orang miskin di Kudus di bawah angka 7 persen. "Dengan asumsi hanya 60 ribu orang di Kudus yang masuk kategori miskin," jelasnya. Maka, ia meminta untuk melakukan verifikasi dengan valid. Paling tidak harus ada rangking orang miskin. Sehingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. "Orang miskin di wilayah itu dirangking. Paling miskin satu, sampai rangking sekian. Data real ada berapa. Kita akan back up data valid dan benar," terangnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kudus Sutrimo mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi data orang miskin penerima JKN-PBI. Data awal yang tercatat menurutnya sebanyak 47.721 orang. "Ini masih proses. Datanya ada 47.721. Pekan depan diharapkan selesai," tandasnya.   Reporter: Dian Utoro Aji Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar