Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Honorer Dihapus, Ganjar: Kekurangan Guru yang Mau Ngisi Siapa?

0 470

MURIANEWS, Batang – Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer. Dengan kebijakan itu, maka pemerintah daerah tak boleh lagi mengangkat tenaga honorer.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam waktu satu atau dua tahun ini, persoalan penataan soal kepegawaian itu akan diselesaikan.

“Sehingga ke depan semua tertata rapi untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Mereformasi birokrasi memang harus dimulai dari awal,” ujar Tjahjo, di sela-sela peresmian Mal Pelayanan Publik di Batang, Kamis (23/1/2020).

Ia mengatakan, permasalahan tenaga honorer sudah dibahas sejak 2018 lalu. Pemerintah berupaya melakukan penyaringan, termasuk mengadakan tes ulang untuk tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi ASN.

“Yang tidak memenuhi standar, pemerintah tetap berupaya menjadikannya P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Minimal jangan sampai karena faktor usia mereka tidak bisa menjadi ASN kemudian terlantar. Kami akan perhatikan,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon serius rencana penghapusan tenaga honorer ini. Menurut dia, pemerintah daerah masih kekurangan tenaga. Terutama di bidang pendidikan yang akan paling kena dampaknya.

“Kalau itu (honorer) dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?,” kata Ganjar.

Ganjar berpendapat, selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah daerah tetap diperbolehkan mengangkat tenaga pegawai, dengan syarat harus membiayai honornya sendiri. Sehingga tidak membebani pemerintah pusat.

“Saya kira, itu solusi yang sangat bagus. Tinggal formatnya apa?. P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer?. Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” usul Ganjar.

Menurut Ganjar, selama negara belum mampu memberikan pegawai sesuai kebutuhan maka harus ada inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.

“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format P3K yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.

Selain itu, masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan untuk pemenuhan pegawai. Semua dapat dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu.(lhr)

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.