Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

GTT Blora Akan Diuji Kompetensi untuk Kepastian Legalitas dan Naikkan Honor

MURIANEWS, Blora – Pemkab Blora merencanakan untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap guru tidak tetap (GTT) K2, dan nonK2.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Djoko Nugroho saat menghadiri pertemuan kepala sekolah SMP negeri, pengawas dan Dewan Pendidikan di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Selasa (21/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Djoko menyampaikan tanggapannya terkait adanya tuntutan GTT K2, dan nonK2 ke gubernur yang ingin mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.

“Ada teman-teman kita yang sowan ke Pak Gubernur yakni perwakilan GTT. Ya gak papa karena Gubernur itu bapak mereka juga. Khusus untuk pendapatan sudah saya koordinasikan dengan Pak Sekda, seperti UMR, nanti akan kita berikan melalui tahapan seleksi atau uji kompetensi,” jelasnya.

Dengan uji kompetensi ini, pihaknya ingin tahu bagaimana kualitas para GTT yang akan diberikan kenaikan tunjangan pendapatan.

Repote mau diuji kompetensi malah do ra gelem, jal (Repotnya mau diuji kompetensi malah pada tidak mau). Padahal dengan uji kompetensi ini saya ingin tahu kualitasnya sesuai apa tidak dengan pendapatan yang akan kita berikan. Saya tidak mau memberikan kenaikan pendapatan jika tidak lolos uji kompetensi. Kualitas pendidikan harus diutamakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Blora Hendi Purnomo menyampaikan, secara teknis pihaknya memang sedang menyiapkan tahapan uji kompetensi untuk para GTT K2 maupun nonK2 yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Adapun guru-guru di lingkup Dinas Pendidikan ada yang ASN, PPPK, K2 dan nonK2.

“Yang ada permasalahan adalah guru K2 dan nonK2 atau GTT, khususnya untuk teman-teman di sekolah negeri. Mereka minta legalitas dan juga kesejahteraan. Tidak hanya di Blora saja, kabupaten yang lain juga sama,” kata Hendi.

Terkait legalitas GTT K2 maupun nonK2, pihaknya sudah menyiapkan langkah. Yakni, akan segera melaksanakan uji kompetensi.

“Sudah kita siapkan, kerja sama sudah kita komunikasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Tinggal waktunya ini yang belum kita tetapkan,” lanjut Hendi.

Menurut Hendi, pelaksanaan uji kompetensi kemungkinan dilaksanakan setelah tes CPNS bulan depan. Setelah uji kompetensi, harapannya ada legalitas SK terhadap para GTT itu.

“Dengan SK itu nanti, saya yakin legalitas itu diakui. Yang belum masuk Dapodik, langsung masuk Dapodik. Yang belum punya NUPTK, kita ajukan NUPTK. Kalau ada waktu untuk seleksi PPG, ya bisa ikut. Itu terkait legalitas,” cetusnya.

Sedangkan terkait kesejahteraan, lanjut Hendi, berdasarkan arahan bupati akan diberikan kesejahteraan dari daerah. Kesejahteraan yang selama ini diterima diharapkan bisa naik 100 hingga 200 persen.

“Kalau dulu yang diterima ada yang hanya Rp 250 ribu. Dengan uji kompetensi ini, yang lolos bisa naik lebih dari 100 persen meskipun nanti bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Hendi.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...