Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sidang Kasus OTT Bupati Kudus

Bupati Tamzil Disebut Siapkan Daftar Calon Pejabat Tanpa Sepengetahuan BKPP

0 993

MURIANEWS, Semarang – Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil, ternyata sudah mempunyai nama-nama calon yang akan ditempatkan untuk berbagai jabatan di Pemkab Kudus. Bahkan nama-nama yang akan dilantik itu disebut tanpa sepengetahuan Badan Kepegawaian Pelatihan Pendidikan (BKPP).

Hal ini terungkap dalam sidang kasus jual beli jabatan yang menyeret Tamzil di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/1/2020).

Dalam sidang terungkap jika draft nama-nama calon pejabat yang akan dipromosi maupun dimutasi beserta plotingan jabatannya telah diserahkan Tamzil kepada tiga anak buahnya di salah satu hotel di Semarang.

Tiga orang itu yakni Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto (Agus Kroto), Asisten II perekonomian Kesra Ali Rifa’i, dan Subekhan, ASN Pemkab Kudus. Dalam sidang Ali Rifai’i mengakui hal ini.

“Ada pertemuan antara kami dan Pak Bupati di salah satu hotel di Semarang,” ucapnya.

Setelah melihat nama-nama dalam draft itu, Ali mengaku sempat memberi saran terkait adanya nama-nama yang tidak pas dalam jabatan yang diploting dalam draft. Saran itu disampaikan ke Agus Kroto agar disampaikan ke Tamzil.

“Saya hanya diajak, baik saat pertemuan di Semarang untuk eselon III dan di Gripta untuk pembahasan Eselon IV,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris dalam persidangan juga menyebut pihaknya diberi draft usulan pejabat pengisian eselon III Pemkab Kudus oleh Bupati Tamzil. “Kemudian kami nilai dan kami rapatkan,” ucapnya.

Dalam prosesnya, Sam’ani mengatakan jika nama-nama di draft usulan dari bupati sebagian besar telah memenuhi syarat. Baik dari segi kompetensi dan persyaratan-persyaratan lainnya. “Hanya ada beberapa yang tidak sesuai,” lanjutnya.

Draft yang telah dinilai pihaknya dikembalikan lagi pada bupati yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sam’ani mengakui, jika usulan promosi dan mutasi untuk ASN seharusnya berasal dari BKPP untuk diajukan kepada bupati sebagai PPK. Kemudian PPK meminta saran pada Tim Penilai Kerja (TPK).

“Hanya saja, saat itu sudah ada draft usulan pejabat dari bupati. Kami nilai, banyak yang sudah masuk kriteria, hanya satu yang tidak lolos, kemudian kami kembalikan lagi ke PPK,” terangnya.

Walau demikian, Sam’ani menyebut jika PPK bisa saja mengusulkan nama-nama pejabat yang akan dimutasi maupun dipromosikan jabatannya. Hanya, sebaiknya tetap melalui BKPP.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Ucapan Idul Fitri 1441 H Banner Bawah PC

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.